Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pusing tujuh keliling untuk mencari solusi agar harga Bahan Bakar Minyak/BBM subsidi, Pertalite dan Solar tidak naik. Ia mengaku tidak ada pilihan yang manis untuk rakyat terkait kebijakan BBM.
Dia menuturkan, pada 2022 pemerintah sudah menggelontorkan dana sekitar Rp502,4 triliun untuk menahan laju kenaikan harga BBM. Anggaran yang sangat besar, tapi miris karena justru dinikmati hampir 80 persen orang mampu, klaimnya.
Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (30/8/2022) Sri Mulyani memaparkan seluk beluk soal anggaran subsidi dan kompensasi.
“Hitung-hitungan ini menggambarkan bagaimana perubahan kenaikan subsidi dari tahun 2018 hingga 2022 yang melonjak,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga:
Menkeu Sri Mulyani Beri Sinyal Kondisi Ekonomi Berpotensi Berawan Tebal dan Gelap
Tak bisa dipungkiri kata wanita yang mendapatkan predikat Menteri Terbaik Dunia versi World Development Summit pada 2018 ini, faktor kenaikan harga minyak mentah merupakan biang kerok terus membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi, terutama ketika perang antara Rusia dan Ukraina pecah pada Februari 2022 lalu.
Alhasil kata dia belanja subsidi energi khususnya BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 tiba-tiba melesat tinggi, dari awalnya hanya sebesar Rp152 triliun diperkirakan menjadi Rp698 triliun.
“Jadi tahun ini subsidi dan kompensasi Rp502,4 triliun bahkan kemungkinan akan melonjak di atas Rp690 triliun. Ini adalah kenaikan yang sungguh dramatis,” ujarnya.
Bandingkan kata Sri Mulyani yang terjadi selama 3 tahun terakhir, dimana anggaran subsidi dan kompensasi hanya dibawah Rp200 triliun saja.
“Kompensasi meledak, kalau subsidi melonjak karena bicara Rp130-140 triliun menjadi Rp208 triliun atau naik Rp79,9 triliun dari 2021 Rp47 triliun, ini hanya Rp18 triliun, ini meledak menjadi Rp293,5 triliun,” tuturnya.
Baca Juga:
Subsidi BBM adalah Candu, Saatnya Menata Ulang Formula Penyesuaian Harga BBM
Akibatnya kata dia kinerja APBN menjadi terguncang cukup hebat, karena harus menanggung beban anggaran yang cukup besar demi menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
