“Tantangan pembiayaannya bervariasi, mulai dari terbatasnya akses pembiayaan, biaya tinggi dalam transaksi, masalah agunan, informasi yang tidak berimbang, hingga terbatasnya akses ke pasar dan jaringan bisnis,” kata Suminto dalam The Annual Islamic Finance Conference (AIFC) sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat.
Ia mengatakan sangat penting bagi pemerintah untuk secara efektif mengintegrasikan kerangka pembiayaan dengan pengembangan UMKM.
Menurutnya, terdapat empat kunci dalam pemberdayaan UMKM melalui keuangan syariah yang perlu diperhatikan yakni kebutuhan kerangka pemberdayaan yang utuh dan kokoh, dukungan regulasi, insentif, dan posisi keuangan syariah dalam ekosistem UMKM, pelibatan UMKM pemuda dan perempuan dalam upaya pemberdayaan UMKM, serta pembentukan arah pengembangan UMKM secara formal dan jelas.
Baca juga: BUMN dorong peningkatan pembiayaan untuk UMKM
Direktur DinarStandard Sayd Farook dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa perusahaan finansial berbasis teknologi (fintek) syariah berkembang cukup pesat, terutama untuk pembiayaan UMKM.
Jumlah pembiayaan UMKM oleh fintek diperkirakan tumbuh dari 79 miliar dolar AS pada 2021, menjadi 179 miliar AS pada 2026.
“Saat ini negara dengan perkembangan fintek syariah terbesar adalah Arab Saudi, Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab dan Indonesia,” sebutnya.
Sementara itu Co-Founder and Group Managing Director of Ethis Group Umar Munshi juga menambahkan pentingnya digitalisasi dalam kerangka penghimpunan dana (crowdfunding) wakaf, zakat, sedekah, dan penyaluran modal kerja dengan skema qard hassan (tanpa bunga atau biaya tambahan).
Baca juga: Kemenko Perekonomian gandeng fintech syariah bangun UMKM tangguh
Baca juga: Indonesia gandeng UNDP-ADB dorong akses pembiayaan biru startup/UMKM
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.
