Dalam jumpa pers virtual dari Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, Rabu (3/8), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Myanmar menjadi satu-satunya isu yang dibahas dalam jamuan makan siang yang mengawali Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN AMM. Diskusi berlangsung esktensif dan sangat terbuka.
Dalam pembahasan mengenai Myanmar tersebut, lanjutnya, para menteri luar negeri ASEAN merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang menyatakan ASEAN tidak boleh tersandera oleh isu Myanmar dan ASEAN harus terus bergerak maju.
Retno menambahkan para menteri luar negeri ASEAN sepakat tentang pentingnya AMM (pertemuan para menteri luar negeri ASEAN) mengeluarkan komunike bersama dan paragraf mengenai isu Myanmar akan dibahas di tingkat menteri luar negeri.
Dia menambahkan paragraf tentang isu Myanmar tersebut masih dibahas para menteri luar negeri ASEAN. Indonesia sudah menyampaikan usulan dalam draf soal isu Myanmar yang akan dimasukkan dalam komunike bersama dan sedang dirundingkan.
“Posisi Indonesia sangat jelas. Kita melihat saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan lima poin konsensus. Kita juga tidak melihat adanya itikad baik dan tidak adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplemntasikan lima poin konsensus,” kata Retno.
Retno menekankan junta militer Myanmar selalu melanggar komitmen yang mereka sampaikan pada setiap pertemuan. Oleh karena itu Indonesia secara konsisten menolak wakil politik Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia menekankan kembali pentingnya keterlibatan semua pihak di Myanmar dalam upaya menyelesaikan krisis politik di negara itu.
Jika tidak ada perubahan sikap dari junta militer Myanmar hingga pelaksanaan KTT ASEAN pada November mendatang, maka para menteri luar negeri ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan.
Meski begitu, Retno mengingatkan ASEAN sedianya tetap memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar karena kepentingan rakyat Myanmar selalu menjadi perhatian utama Myanmar.
Perlu Tindakan Kongkret terhadap Junta Militer
Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga menegasakan perlu ada tindakan tegas ASEAN terhadap Myanmar. Menurutnya junta Myanmar mengabaikan konsensus yang dihasilkan para pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Jakarta April tahun lalu. Eksekusi mati terhadap empat aktivis demokrasi tersebut merupakan sinyal dari pemerintah yang berkuasa di Myanmar bahwa segala bentuk bentuk anti-junta mesti dihukum mati.
“Jangankan negara luar, ASEAN ternyata tidak dianggap oleh negara (anggotanya) sendiri. Itu catatan jelek, loh. itu rapor jelek. Jangankan kita mau bagaimana mengatur negara-negara besar, di anggota kita sendiri saja kita tidak dipedulikan,” kata Pandu.
Menurut Pandu, eksekusi mati terhadap empat aktivis antikudeta itu merupakan preseden buruk terhadap proses demokratisasi di Myanmar dan ASEAN secara keseluruhan.
Dalam penjelasan virtualnya, Menlu Retno Marsudi juga memaparkan bahwa dalam pertemuan retreat itu para menteri luar negeri ASEAN juga membahas semakin tajamnya persaingan di antara negara-negara besar dunia, termasuk perkembangan terbaru di Taiwan setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, tiba Selasa malam (2/8) dan mengakhirinya hari Rabu (3/8).
Retno menggarisbawahi perlunya semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan provokasi, karena yang diperlukan saat ini adalah kebijaksanaan dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar stabilitas kawasan dan dunia dapat terjaga.[fw/em]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
