Inggris, Rabu (3/8), melarang raksasa konsultan yang berbasis di AS, Bain & Company, dari kontrak pemerintah Inggris selama tiga tahun setelah terjerat dalam skandal korupsi besar di Afrika Selatan.
Bain dilarang bersaing dalam penawaran untuk pekerjaan konsultasi pemerintah pusat selama tiga tahun, efektif mulai 4 Januari tahun ini, kata juru bicara kantor kabinet kepada kantor berita AFP.
“Setelah meninjau peran Bain dalam dugaan korupsi oleh pemerintah Afrika Selatan sebelumnya, dengan mempertimbangkan bukti dan kesimpulan dari komisi pemerintah Afrika Selatan, kementerian efisiensi pemerintah menganggap Bain bersalah atas pelanggaran profesional yang serius,” kata kementerian kabinet Inggris.
Hukuman itu berasal dari penyelidikan selama empat tahun terhadap korupsi di bawah mantan presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma.
Penyelidikan, yang dipimpin oleh Ketua Hakim Raymond Zondo, menetapkan bahwa miliaran dolar aset milik publik secara sistematis dialihkan, sebuah proses yang dikenal secara lokal sebagai “korupsi sistematis yang melibatkan pemerintah”.
Bain dipekerjakan oleh pemerintah Afrika Selatan pada 2015-16 dengan kontrak untuk merombak layanan pendapatan negara itu. Kontrak aslinya berlangsung selama enam minggu dan bernilai sekitar $150.000. Tapi kontrak akhirnya berjalan selama lebih dari dua tahun, dengan biaya lebih dari $9 juta, dan diperluas ke banyak sektor lainnya.
Laporan Zondo mengatakan bahwa Bain “berkolusi” dengan Zuma, yang dikatakan terlibat langsung dalam skema untuk melemahkan layanan pajak.
Pemerintah Inggris mengatakan telah mengambil keputusan “mengingat tanggung jawab Bain sebagai merek global untuk divisi Afrika Selatan dan kegagalan perusahaan untuk mengklarifikasi fakta dan situasi keterlibatannya”. “Inggris sangat mendukung upaya berkelanjutan otoritas Afrika Selatan untuk mengatasi korupsi dan mendukung akuntabilitas,” tambahnya.
Menurut harian Financial Times, yang melaporkan larangan itu Selasa malam, Bain memperoleh sekitar $75 juta dalam kontrak pemerintah Inggris sejak 2018, dua pertiganya didasarkan pada pekerjaan terkait Brexit.
Bain & Company belum menanggapi permintaan AFP untuk memberikan komentar pada Rabu tengah hari. Sebelumnya perusahaan konsultan itu telah membantah dengan sengaja atau berniat merugikan kantor pajak atau mendukung korupsi pemerintah. [my/ka]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
