GenPI.co – Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat (Musra) Panel Barus mengatakan Musra merupakan bentuk demokrasi.
Seperti diketahui, Musra digelar sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menampung aspirasi terkait nama bakal calon presiden yang akan didukung pada Pemilu 2024.
Barus menyampaikan Musra terbentuk berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
BACA JUGA: 5 Alasan Sukarelawan Jokowi Menggelar Musra Jelang Pilpres 2024
“Sebab, demokrasi itu omong kosong tanpa keterlibatan masyarakat,” ucap dia di Bangi Kopi Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8).
Menurut Barus, Musra juga menjadi salah satu usaha atau niat baik menyiapkan peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat.
BACA JUGA: Ketua Panitia Tegaskan Gelaran Musra Bukan Perintah Jokowi
“Publik bisa terlibat dalam menyampaikan pemikiran tentang banyak hal tentang nasib bangsa ke depan,” ujarnya.
Barus menerangkan pembicaraan bukan hanya sebatas capres, melainkan juga urusan agenda kebangsaan dan program ke depan.
BACA JUGA: Hasil Capres Musra Bakal Ditawarkan ke Parpol
Selain itu, Barus menyatakan Musra akan menjadi alat rekam mengetahui kehendak rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari www.genpi.co.
