TRIBUNWOW.COM – Anggota komisi III Benny K Harman memberikan penjelasan soal usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dilansir TribunWow.com, di hadapan Listyo Sigit, Benny K Harman menegaskan tak memiliki kepentingan tersembunyi.
Benny K Harman mengaku hanya khawatir jika pengaruh ‘Kerajaan’ Ferdy Sambo sudah mengakar hingga ke jabatan teratas institusi Polri.
Menanggapi pernyataan tersebut, Listyo Sigit pun memberikan reaksi positif terhadap ucapan kader fraksi Partai Demokrat tersebut.
Baca juga: DPR Cecar Kapolri soal Diagram Konsorsium 303 Ferdy Sambo hingga Isu Bunker Berisi Rp 900 Miliar
Seperti dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV Rabu (24/8/2022), Benny menyinggung soal kewenangan besar eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo di kepolisian.
Sesuai penuturan Menko Polhukam Mahfud MD, wewenang terlalu besar hingga melibatkan banyak aparat tersebut diistilahkan dengan kata ‘Kerajaan Sambo’.
“Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini, maka pada saat itu dalam konteks cerita ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam, bagaimana dia menceritakan Pak Kapolri juga tersandera oleh kerajaan Sambo ini,” tutur Benny saat mengikuti rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Maka saat itulah saya mengusulkan, ‘Kalau begitu Bapak Menko Polhukam, kenapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara, untuk bisa ungkap kasus itu apa adanya.”
“Kalau betul kerajaan Sambo sudah mendominasi sampai ke bagian-bagian paling suci di lembaga ini.”
Baca juga: Kapolres Jaksel Dicopot, Berikut Rincian 24 Personel yang Dimutasi Kapolri Buntut Kasus Ferdy Sambo
Mendengar penjelasan tersebut, Listyo Sigit tampak mengangguk seolah memaklumi.
Sebelumnya sempat dikabarkan juga bahwa ketika hendak menghadiri rapat, Benny dan Listyo Sigit berpelukan menunjukkan itikad damai.
“Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri, dengan kata dan juga dengan doa,” ungkap Benny.
Kembali, tampak Listyo Sigit tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
“Kalau tadi dibilang ada yang usul nonaktifkan karena membawa agenda pihak ketiga, pihak ketiga siapa? Enggak ada itu.”
Artikel ini bersumber dari wow.tribunnews.com.
