Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti melambungnya harga pangan di seluruh daerah Indonesia.
Akmal mengatakan, persoalan naiknya harga pangan ini bukan saja persoalan kementerian pertanian. Ia juga meminta supaya semua pihak dari berbagai elemen pemerintah untuk segera memberi perhatian serius.
“Persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya. Tidak saja persoalan produksi, hampir seluruh faktor eksternal dan internal negara kita telah memberi kontribusi kenaikan harga pangan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat karena daya beli mereka semakin menurun,” kata Akmal dalam keterangannya, Jumat (8/7).
Akmal mengingatkan, harga pangan yang tinggi terus-menerus, bila dibiarkan, akan berefek domino dan mempengaruhi sektor lain. Bahkan, Kementerian Keuangan pun sudah memahami adanya ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan.
“Karena sensitifnya harga pangan terhadap inflasi, stok cadangan pangan harus menjadi kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen krisis. Jangan sampai salah langkah mengelola stok, karena mengelola produksi kita masih kewalahan. Manajemen stok harus baik, dan peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya,” ujarnya.
Akmal menambahkan, meskipun Indonesia memiliki pasokan pangan yang relatif aman dengan ditunjukkan tiga tahun terakhir produksi beras sesuai harapan. Namun, pada kenyataannya, hampir semua komoditas naik terutama sembilan bahan pokok seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.
“Di masa yang akan datang, pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal hingga produk bibit, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas. Produksi pangan dimana di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan mesti menjadi leading sektor terhadap pengendalian pangan termasuk tata niaganya. Selama ini sering bertabrakan antara kementerian teknis dan regulator sehingga tidak ada titik temu dalam menangani persoalan pangan,” ucapnya.
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
