Jakarta dan Surabaya pernah punya nama jalan pejuang internasional asal Kongo, Patrice Lumumba. Meski akhirnya terhapus dalam peta karena diprotes.
Lumumba yang merupakan pemimpin antikolonial Afrika dan Perdana Menteri Kongo pertama. Ia mati di dalam penjara pada Januari 1961, usai pemerintahannya yang hanya berjalan 10 minggu digulingkan dalam sebuah kudeta.
Nama Patrice Lumumba diabadikan Presiden Sukarno untuk mengganti Jalan Angkasa yang menuju Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat pada 1961. Penggantian itu disebut sebagai penghormatan atas perjuangan Lumumba.
Di masa pemerintahan Sukarno, tak ada yang protes terhadap nama jalan itu. Namun, pada 1970-an, muncul kritik.
Kompas edisi 18 Oktober 1977 melaporkan, pengurus Persatuan Masyarakat Jakarta yang dipimpin Habiboellah Halim menemui pimpinan DPRD DKI Jakarta pada 17 Oktober 1977. Ia meminta kepada DPRD DKI Jakarta agar nama Jalan Patrice Lumumba diganti dengan nama salah seorang pejuang Betawi yang revolusioner.
Seorang warga yang tinggal di Jalan Patrice Lumumba bernama D. Biran, mengirim surat pembaca, yang diterbitkan Kompas edisi 24 Maret 1976. Ia mengusulkan nama Jalan Patrice Lumumba diganti nama pahlawan bangsa sendiri, misalkan RA Kartini.
“Apakah pantas jalan raya semegah Jalan Patrice Lumumba masih tetap menggunakan namanya?” tulis Biran.
Seiring waktu, Jalan Patrice Lumumba di Jakarta tinggal kenangan. Namanya kemudian diubah kembali seperti semula, yakni Jalan Angkasa.
Di Surabaya, tulis sejarawan Sarkawi B. Husain dalam “Sepanjang Jalan Kenangan: Makna dan Perebutan Simbol Nama Jalan di Kota Surabaya” di buku Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia (2005), pada 1961 terbit keputusan Wali Kota Surabaya untuk mengganti Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Patrice Lumumba.
Sejak masa kolonial, Jalan Darmo yang bernama Darmo Boulevard adalah jalan yang sangat penting dan strategis. Di kawasan sekitarnya merupakan tempat tinggal elite tempo dulu.
Sarkawi menduga, penamaan jalan itu didasarkan pada simbol loyalitas elite di Surabaya terhadap Bung Karno dan bentuk solidaritas Asia. Meski begitu, umur nama jalan baru itu hanya lima bulan. Banyak warga protes dan menginginkan nama Jalan Darmo dipertahankan.
Pada Agustus 1961, sebut Sarkawi, Jalan Patrice Lumumba diubah kembali menjadi Jalan Darmo. Lalu, Jalan Ngagel diganti menjadi Jalan Patrice Lumumba. Namun, sekarang Jalan Patrice Lumumba pun sudah tak ada di dalam peta di Surabaya. Kini, Jalan Patrice Lumumba hanya ada satu-satunya di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.
Peneliti Kees Grijns dalam tulisannya “Jabotabek Place Names” di buku Jakarta-Batavia: Socio-Cultural Essays (2022) menyebut, koleganya sesama peneliti, yakni Peter JM Nas pernah menyinggung hilangnya simbol internasional di Jakarta lantaran Jalan Patrice Lumumba diganti. Menurut Grijns, satu-satunya kenangan Nas yang mencerminkan sikap internasional Indonesia hanya Jalan Patrice Lumumba itu.
“Tak ada Jalan Gandhi, Jalan Ho Chi Minh, atau Jalan UNESCO,” tulis Grijns.
Pada 2013, nama mantan presiden Soeharto yang akan diabadikan mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pun menuai kontroversi. Nama itu diusulkan tim Panitia 17, yang dipimpin Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, seperti dikutip dari Tempo edisi 15 September 2013, langkah menjadikan Soeharto sebagai nama jalan merupakan gerakan sadar sejarah dan upaya rekonsiliasi.
Di sisi lain, sejarawan Asvi Warman Adam, seperti dinukil dari Tempo, menduga langkah mengabadikan Soeharto sebagai nama jalan adalah upaya menggolkan ia menjadi pahlawan nasional. Namun, rencana itu batal. Alasannya, Soeharto belum menyandang gelar pahlawan nasional.
Ki Hajar menolak dijadikan nama jalan
Dari kasus wacana penamaan Jalan Soeharto yang batal, usul pengganti nama Jalan Patrice Lumumba menjadi RA Kartini yang diungkap D. Biran, serta usul Persatuan Masyarakat Jakarta mengganti Jalan Patrice Lumumba jadi nama salah seorang pejuang Betawi, kita seolah senang menamakan jalan dengan nama pahlawan.
Begitu pun penamaan jalan yang digagas Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini—menyertakan beberapa pahwalan lokal. Merujuk data Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawasan, dan Restorasi Sosial (K2KRS) Kementerian Sosial (Kemensos) dari 1959 hingga 2021 ada 195 tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional.
Dari jumlah tersebut, Aris Rinaldi dalam Bineka edisi April 2021 di artikel “Mengingat Nama Pahlawan Melalui Nama Jalan”—terbit ulang dalam situs binamarga.pu.go.id—mencatat, hampir 40 nama pahlawan yang dijadikan nama jalan di berbagai kota.
Di masa kolonial, menurut wartawan Alwi Shahab dalam Saudagar Baghdad dari Betawi (2004), nama-nama jalan di Jakarta banyak diambil dari nama raja, ratu, pangeran, pejabat tinggi, tokoh masyarakat Belanda, atau tokoh masyarakat yang tinggal di tempat bersangkutan.
“Contohnya Gang Scott yang sekarang berubah menjadi Jalan Budi Kemuliaan (Jakarta Pusat),” tulis Alwi.
“Gang Scott merujuk nama Robert Scott, seorang pejabat kompeni yang pernah menjadi kepala pelabuhan di Semarang. Setelah pensiun, ia tinggal di Batavia dan kediamannya menjadi nama jalan.”
Sementara penulis Ajip Rosidi dalam Badak Sunda dan Harimau Sunda: Kegagalan Pelajaran Bahasa (2011) menyinggung, dahulu nama-nama jalan berdasarkan nama-nama tempat bersangkutan, seperti Cihampelas (Bandung), Malioboro (Yogyakarta), dan Pancoran (Jakarta).
“Nama-nama itu merupakan ciri khas masing-masing kota, sehingga kita memperoleh kesan betapa beranekaragamnya nama-nama tempat di tanah air,” tulis Ajip.
“Nama-nama tempat itu sering mempunyai hubungan dengan riwayat unik yang merupakan bagian dari sejarah kita sebagai bangsa.”
Dengan ciri khas itu, orang bisa menebak kota asal nama jalan itu, meski tak menyebutkannya. Menurut Ajip, jika pun dahulu ada nama orang yang dijadikan nama jalan, orang itu ada peranannya di daerah tersebut.
“Tapi sekarang, nama-nama jalan di berbagai kota di Indonesia terus menerus diganti dengan nama orang, kebanyakan nama pahlawan nasional, yang kebanyakan tentara,” ujar Ajip.
“Padahal orang-orang tersebut tidak ada hubungan apa pun dengan tempat yang bersangkutan.”
Lumrah jika kita menemukan Jalan Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan sebagainya di setiap kota. Selain nama tentara, tulis Ajip, banyak pula nama pejuang dan politisi yang besar jasanya bagi kemerdekaan, seperti Dr. Sutomo, Wahidin, Setiabudi, dan Tjokroaminoto. Kebanyakan tokoh-tokoh itu berlabel pahlawan nasional. Nama-nama pahlawan itu “terlembaga” dalam nama jalan protokol, yang melintas pusat pemerintahan dan bisnis.
“Tapi hampir tak ada nama seniman yang menjadi nama jalan, kecuali Jalan Cornel Simanjuntak dan Jalan Tjondrolukito,” kata Ajip.
Porsi yang lebih kecil pun diberikan untuk nama ilmuwan. Grijns menyinggung, ketertarikan pada budaya dan ilmu pengetahuan jarang diungkap dalam nama jalan di Jakarta—dibandingkan Batavia dahulu—meski ada Jalan Prof. Dr. Soepomo dan Jalan Prof Dr. Latumeten.
Soepomo adalah seorang pakar hukum. Sedangkan Latumeten merupakan dokter dan ahli jiwa generasi pertama Indonesia.
“Dunia akademik internasional harus puas hanya dengan Jalan Rontgen di kawasan Kimia Farma, dekat Klender,” ujar Grijns.
Lebih lanjut, Ajip menulis, kerancuan sering terjadi akibat dari penggantian nama-nama jalan dengan nama tokoh nasional yang sama di berbagai kota.
“Kalau ada kawan yang memberi tahu bahwa dia tinggal di Jalan (Ahmad) Yani umpamanya, kita harus menanyakan kota mana. Karena nama Jalan (Ahmad) Yani terdapat di hampir setiap kota,” tutur Ajip.
Tentu saja, alasan kuat nama pahlawan dijadikan nama jalan adalah bentuk penghormatan terhadap jasa besar mereka terhadap kemerdekaan. Akan tetapi, Ajip menyarankan, nama-nama jalan yang khas di setiap kota agar dipertahankan. Ia menulis, nama pahlawan nasional yang jasa-jasanya sudah diakui untuk bangsa bisa mendapat penghormatan dengan cara lain.
“Tak usah dengan dijadikan nama jalan,” tulisnya.
Di luar nama-nama pahlawan yang dijadikan jalan, tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara malah tak mau namanya diabadikan sebagai nama jalan. Sebelum meninggal pada 26 April 1959, menurut Ajip, Ki Hajar berpesan namanya tak boleh dijadikan nama jalan. Sebab, ia tak mau namanya setiap hari diinjak-injak orang.
Pada kenyataannya, Ki Hajar Dewantara tetap disematkan sebagai nama jalan. Bahkan, menurut catatan Mahandis Yoanata Thamrin dalam artikel “Seberapa Banyak Jalan Ki Hajar Dewantara di Indonesia?” di National Geographic edisi 3 Mei 2019, setidaknya ada 108 jalan di negeri ini yang mengabadikan namanya.
Di Cilacap, Jawa Tengah, Jalan Ki Hajar Dewantara sempat menimbulkan polemik pada 1980-an. Jalan itu sudah ada sejak 1976, membentang sepanjang tiga kilometer di wilayah yang terdapat banyak sekolah.
Dicuplik dari Tempo edisi 11 Mei 1985, terdapat wasiat kepada beberapa orang sesepuh Taman Siswa dari Ki Hajar sebelum sang tokoh. Wasiat tak tertulis itu diungkap kembali oleh Majelis Luhur Taman Siswa, yang menyebut Ki Hajar tak mau namanya diabadikan untuk nama jalan dan taman kota.
“Tapi perkara ini baru sekarang agak ribut karena rupanya di Jalan Ki Hajar, Cilacap, belakangan berdiri dua hotel,” tulis Tempo, 11 Mei 1985.
“Disinyalir, tapi belum dibuktikan, para tamu hotel bisa membawa wanita nakal untuk berkencan.”
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
