korannews.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana berbicara terkait polemik cawe-cawe politik presiden.
Ia mengaku ingin sekali bertanya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal upaya pengambilalihan Partai Demokrat yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko .
“Menurut saya, kalau teman-teman masih berpikir Pak Jokowi tidak kok melakukan langkah cawe-cawe, sodorkan saja soal Moeldoko ini. Kalau saya menjadi wartawan, buat teman-teman wartawan yang hadir. Saya titip pertanyaan ke Presiden Jokowi ,” kata Denny Indrayana dalam diskusi di kanal Youtube Paramadina Public Policy Institute pada Selasa (9/5/2023).
“Bapak Presiden, kenapa Bapak mendiamkan langkah Kepala Staf Presiden Bapak, Jenderal Moeldoko yang coba mengganggu kedaulatan Partai Demokrat ?” sambung dia.
Denny melanjutkan, apabila jawaban dari Presiden Jokowi hal tersebut adalah hak politik Moeldoko maka hal itu tidak bisa dibenarkan.
Menurutnya, mengambil hak orang lain secara paksa bukanlah hak politik melainkan pencurian.
“Saya betul-betul ingin bertanya kepada beliau kenapa presiden Jokowi membiarkan. Ini menurutnya, harusnya tidak terbantahkan sebagai bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi ,” kata Denny.
Denny kemudian melanjutkan kembali, apabila nanti Presiden Jokowi menjawab terkait dengan penetapan KPU maka menurutnya Presiden perlu melihat kembali Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022.
Menurut Denny yang merupakan pakar hukum tata negara itu, dalam aturan tersebut dikatakan bahwa tahapan pemilu termasuk Pilpres dilaksanakan wajib paling lambat 20 bulan sebelum tanggal pencoblosan.
Dengan demikian, menurutnya apabila tanggal pencoblosannya 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu sebenarnya sudah berjalan sejak 14 Juni 2022 atau hampir satu tahun yang lalu.
“Karena itu harusnya Presiden tidak bisa mengatakan baru akan diam setelah penetapan pasangan calon. Itu sama saja beliau tidak paham bahwa tahapan pilpres sudah berjalan sudah hampir satu tahun yang lalu,” kata Denny.
“Apapun, kalau presiden kemudian ikut menentukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon itu sudah keluar dari prinsip presiden sebagai wasit pilpres yang harusnya adil dan netral,” ujar dia.
BONGKAR Strategi Soft Landing Presiden Jokowi usai Lengser, Denny Indrayana: Ingin 2 Paslon di 2024
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
BONGKAR Strategi Soft Landing Presiden Jokowi usai Lengser, Denny Indrayana: Ingin 2 Paslon di 2024
Politisi Demokrat Sindir Jokowi, Sebut Istana Berubah Jadi Posko Pembentukan dan Pemenangan Koalisi
Sempat Alami Kendala, Pengurus Partai Demokrat Sinjai Siapkan Pendaftaran 48 Caleg ke KPU
Demokrat Kritik Pertemuan Ketum Parpol di Istana, Anas Urbaningrum Sebut SBY Juga Pernah Lakukan
BANTAHAN KERAS Hasto Kristyanto soal Presiden Jokowi Ikut ‘Cawe cawe’ dalam Pemilu 2024: Bahas NKRI!
Ikut CAWE CAWE Pilpres 2024, Waketum Demokrat Sebut Jokowi Tabuh Genderang Perang Lawan Rakyat
Viral Masyarakat Kecewa Festival Rujak Uleg 2023 Hanya Dinikmati Pejabat, Pemkot Surabaya Minta Maaf
Diberi Rp 1 Juta oleh AKBP Achiruddin, Teman Ken Admiral Diminta Bungkam soal Senjata Laras Panjang
Keluar dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno Ingin Berjuang bersama PKS
Detik-detik CCTV Rekam Penculikan Gadis oleh Mantan Pacar di Bandung, Korban Sempat Teriak Kencang
Penyebab Kecelakaan Bus di Guci Tegal Bukan karena Rem Tangan dan Getaran Mesin, Ini Penjelasan KNKT
Jet Tempur Putin Cegat Pesawat NATO, Manuver Agresif Bikin Pilot Polandia Kehilangan Kendali
