korannews.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dianggap bukan jadi satu-satunya jalan startup untuk efisiensi. Namun ada banyak cara agar perusahaan rintisan bisa lebih efisien.
Direktur Indef, Tauhid Ahmad menjelaskan bisa dilakukan mengurangi gaji direksi. Pilihan lain pendiri startup tidak mendapatkan kompensasi.
“Misalnya, yang paling drastis apakah potong gaji direksi, pendiri tidak menerima kompensasi. Itu perlu dilakukan supaya ketemu angka yang rasional. Karena demand pada waktu kemarin 2021 tinggi sekali, pricing tinggi sekali padahal kondisi belum normal, duitnya masih banyak. Dananya murah. Jadi penghargaannya tinggi,” jelas Tauhid ditemui usai Forum Ekonomi Digital Kominfo, di Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah para petinggi mau gajinya dikurangi atau dividen yang berkurang. Termasuk melakukannya hingga tahun depan karena guncangan ini masih akan bertahan hingga 2023.
“Mau enggak direksinya dikurangi gaji, mau enggak pimpinan itu dikurangi dividen hasilnya. Semua dikembalikan untuk menutup biaya operasional sampai 2023, karena turbulance sampai tahun depan akan terjadi. Tidak semua berani melakukannya,” kata Tauhid.
Namun para perusahaan memilih PHK karena pilihan itu paling mudah. Dengan cara itu maka perusahaan bisa mencari alternatif baru dan lebih murah.
“Memang bagi perusahaan digital yang seperti ini cara mudah dari sisi manajemen memang layoff bisa dilakukan potong dan langsung berkurang besar cara instan karena biaya operasional di SDM terbesar kedua teknologi,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan perusahaan jangan langsung melakukan layoff namun mencari cara lain untuk efisiensi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Kominfo Johnny Plate dalam acara tersebut.
Dia mengatakan jika pemutusan hubungan kerja (PHK) malah akan membuat masalah baru untuk negara. Johnny juga menegaskan layoff tak sama dengan efisiensi.
“Efisiensi tidak sama dengan layoff. Kalau layoff bikin masalah baru untuk negara,” kata Johnny.
