korannews.com – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kembali buka suara mengenai klaim Bjorka, hacker yang mengklaim berhasil membobol dokumen “rahasia” Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berbicara saat memberikan keterangan pers, Senin (12/9/2022), Heru menegaskan setiap negara termasuk Indonesia memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Termasuk batasan-batasan secara elektronik.

“Saya rasa negara harus hadir. Kalau sudah masuk meretas, negara Republik Indonesia ini kan batasan-batasan itu tidak hanya NKRI, pulau Jawa, batasan wilayah sekarang sudah lebih maju, batasan secara elektronik juga itu adalah batasan negara Republik Indonesia,” kata Heru.

Pada akhir pekan lalu, masyarakat dihebohkan dengan klaim Bjorka yang menyebut telah berhasil membongkar dokumen rahasia Jokowi. Bahkan, Bjorka juga meretas data Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate.

Heru mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya intervensi untuk meminimalisir terjadinya peretasan. Heru menegaskan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) akan menggandeng pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan siber,” kata Heru.

Dalam akun Twitternya yang kini sudah hilang, Bjorka pada akhir pekan lalu sempat menyebut bahwa semua pihak bingung mencarinya dari mana, sejak 21 hari sejak aksi kebocoran pertama kalinya terungkap di media sosial.

Do u know that u and all ur people no one can do this? Because it’s been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start,” kicau Bjorka di akun Twitter-nya, @bjorkanisme, Sabtu (10/9) malam.

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih “Sadar enggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? Sudah 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya.”