Suara.com – Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison kini menjadi sorotan setelah terungkap dia pernah menunjuk dirinya sendiri untuk menduduki beberapa jabatan menteri secara rahasia.
Dalam pemerintahan terdahulu, Scott Morrison yang menduduki posisi perdana menteri, secara diam-diam pernah menunjuk dirinya sendiri secara diam-diam untuk mengelola urusan kesehatan, keuangan, bendahara, urusan dalam negeri serta sains dan sumber daya, antara Maret 2020 hingga Mei 2021.
Langkah itu kini mendapat kecaman keras dari Perdana Menteri Anthony Albanese, yang telah meminta pendapat dari Jaksa Agung untuk melihat kemungkinan adanya pelanggaran hukum ketatanegaraan.
Kepada Radio ABC, PM Albanese menegaskan pemerintahannya akan menutupi semua celah yang sebelumnya telah memungkinkan Morrison untuk menunjuk dirinya sendiri dalam beberapa portofolio jabatan menteri.
Baca Juga:
PM Australia Tak Akan Tutup Perbatasan dengan Indonesia Akibat Wabah PMK
“Kita membutuhkan rekomendasi tentang bagaimana hal ini dapat dihindari di masa depan, karena sangat merusak demokrasi,” katanya.
Yang diketahui oleh publik adalah Morrison saat itu melakukan pengelolaan bersama untuk urusan kesehatan, keuangan, dan sumber daya.
Morrison membela diri dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan sebagai cadangan untuk menteri-menteri yang bertugas saat ini di saat puncak pandemi COVID-19, sebagai sebuah “perlindungan dan redundansi”.
“Kita berurusan dengan sejumlah besar kebijakan dan uang yang dibayarkan,” kata Morrison kepada stasiun radio Sydney 2GB.
“Saat itu merupakan masa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akibatnya menjadi waktu yang tidak biasa.”
Baca Juga:
Wakil PM Australia Minta Buang Sepatu Sepulang dari Bali, Ini Tanggapan Bandara Ngurah Rai
“Masalahnya sangat kompleks, masalah yang rumit dalam pemerintahan … saya menerapkan serangkaian pengaturan untuk memastikan semua keputusan dalam diambil dengan cepat. Itulah krisis nyata yang kita hadapi.”
Morrison meminta maaf kepada mantan Menteri Keuangan Mathias Cormann karena merahasiakan langkahnya, dengan dalih keputusan ini telah disahkan oleh kantornya.
Dia mengaku tidak ingat lagi apakah dirinya telah mengambil-alih kewenangan atas portofolio lainnya.
Portofolio yang tak terkait pandemi
Namun Morrison juga mengakui bahwa dia mengambil-alih portofolio sumber daya pada tahun 2021 untuk mengatasi sikap Menteri Keith Pitt saat itu demi memblokir lisensi eksplorasi minyak bumi di lepas pantai New South Wales Central.
Dia mengakui bahwa keputusan itu tidak ada hubungannya dengan pandemi.
“Langkah itu sengaja saya ambil agar bisa menjadi pembuat keputusan karena pentingnya masalah tersebut,” kata Morrison.
“
“Ini kewenangan seorang menteri yang tidak diawasi oleh kabinet. Menteri terkait membuat keputusan sendiri dan perdana menteri tidak dapat mengarahkan menteri,” jelas Morrison.
“
“Saya selalu menghormati peran Menteri Keith sebagai pembuat keputusan. Jika saya ingin menjadi pembuat keputusan, saya harus mengambil langkah yang telah saya ambil,” tambahnya.
Ketika ditanya mengapa dia merahasiakan mengambil alih kewenangan dari kementerian kabinetnya sendiri, Morrison berpendapat bahwa hal itu adalah keputusan antara dirinya dan menteri terkait dan bukan masalah kabinet.
Perlu lembaga anti korupsi federal
Menurut Ketua Pusat Integritas Publik Anthony Whealy QC meskipun sangat tidak lazim, namun kecil kemungkinan tindakan Morrison akan diselidiki oleh badan integritas federal.
“Jika kejadiannya di New South Wales, mungkin saja perilaku semacam ini dapat diselidiki. Tapi di Victoria aturannya tidak memungkinkan untuk diselidiki,” jelas Whealy.
Mantan asisten komisaris lembaga anti korupsi (ICAC) New South Wales ini menyebut langkah Morrison dapat mengarah pada dorongan untuk memperluas kewenangan badan integritas federal.
“Seluruh sistem pemerintahan demokratis Westminster mengharuskan kita untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan dalam kaitannya dengan portofolio kementerian,” ujarnya.
Pakar hukum konstitusional di Monash University, Profesor Luke Beck, mengatakan keputusan Morrison itu sebenarnya sah tapi “sangat aneh”.
“Secara teknis hal ini mungkin legal, tapi tidak sesuai dengan konvensi konstitusional,” jelasnya.
“Konvensi yang berlaku di negara ini mengharuskan identitas menteri diumumkan dalam Lembaran Negara, bahwa identitas menteri diketahui oleh parlemen,” kata Profesor Beck.
Sementara itu dalam sebuah pernyataan, Gubernur Jenderal David Hurley telah mengeluarkan konfirmasi jika dia telah menandatangani penunjukan berbagai portofolio oleh Morrison.
Namun Profesor Beck menilai Gubernur Jenderal perlu memberikan penjelasan lebih gamblang tentang apa yang terjadi dan kapan penunjukan itu disahkan.
PM Albanese mengatakan dia tidak berniat untuk “memberikan penilaian” pada Gubernur Jenderal.
“Saya pikir kesalahan itu berada pada pemerintah sebelumnya,” kata PM Albanese.
“Gubernur Jenderal bertindak atas saran pemerintah. Mari kita perjelas di sini, Scott Morrison yang memprakarsai tindakan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini,” tambahnya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari berbagai artikel ABC News
Artikel ini bersumber dari www.suara.com.
