“Dari 50 perusahaan yang belum melaksanakan penugasan sebanyak 29 perusahaan fitur ekspor pada aplikasi MOMS telah dinonaktifkan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa.
Arifin menjelaskan alasan 21 perusahaan lainnya yang belum melaksanakan penugasan dengan rincian dua perusahaan dalam sanksi penghentian sementara; lima perusahaan spesifikasi tidak sesuai kebutuhan industri semen dan pupuk; satu perusahaan terkena kasus hukum; dan 13 perusahaan dalam proses (menunggu tanggapan Asosiasi Semen Indonesia), pembicaraan dan proses analisa kualitas, dan sedang melakukan negosiasi dengan industri semen serta pupuk.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM ada 94 perusahaan yang mendapatkan penugasan DMO untuk industri pupuk dan industri semen, namun hanya 44 perusahaan saja yang dapat memenuhi kewajiban DMO tersebut.
Total volume penugasan 94 badan usaha tersebut adalah sebesar 4,71 juta ton dengan angka realisasi DMO hanya mencapai 2,88 juta ton dari 44 perusahaan sampai Juli 2022.
Selain menonaktifkan fitur ekspor 29 perusahaan, Kementerian ESDM juga berencana memblokir fitur ekspor pada aplikasi MOMS 71 perusahaan tambang batu bara karena mereka tidak memberikan penjelasan terkait kendala penugasan DMO kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dari 123 perusahaan yang wajib menyetorkan batu bara kepada PLN hanya 52 perusahaan saja yang memenuhi kewajiban DMO tersebut, sedangkan 71 perusahaan lainnya tercatat tidak mematuhi pelaksanaan penugasan.
Kementerian ESDM telah menerbitkan surat penugasan kepada 123 badan usaha pertambangan batu bara dengan total volume penugasan sebesar 18,89 juta ton. Sampai Juli 2022, realisasinya sebesar 8 juta ton yang berasal dari 52 perusahaan.
Baca juga: Kementerian ESDM: 71 perusahaan belum penuhi kewajiban DMO ke PLN
Baca juga: Konsumsi batu bara kelistrikan naik 60 persen sepanjang 2015-2021
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.
