korannews.com – Bank Dunia atau World Bank menilai Indonesia telah berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim. Kebijakan fiskal pemerintah seperti bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan pun harus terus dilanjutkan.
Kendati demikian, Bank Dunia mencatat, program bantuan sosial (bansos) dan program jaminan sosial lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia, daripada pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Bank Dunia dalam laporannya bertajuk ‘Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security’ mengungkapkan kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan.
Sementara, subsidi energi seperti subsidi BBM menurut Bank Dunia tidak memberikan manfaat nyata dalam mengurangi kemiskinan.
“Subsidi energi yang mahal muncul kembali setelah adanya pengurangan sementara, tapi dengan manfaat yang terbatas untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” tulis Bank Dunia, dikutip Selasa (9/5/2023).
“Bantuan sosial lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, namun masih belum cukup untuk memberikan cakupan dan manfaat yang dibutuhkan meskipun telah ditingkatkan,” kata Bank Dunia lagi.
Pandemi Covid-19, dinilai Bank Dunia memberikan pelajaran mengenai cara meningkatkan sistem bantuan sosial Indonesia. Oleh karena itu, perlu peningkatan bantuan sosial mencakup peningkatan kualitas penetapan target dan pemberian manfaat yang lebih memadai.
Bank Dunia menyarankan, untuk para pengambil kebijakan agar dapat memperluas atau melampaui 40% masyarakat terbawah yang mencakup seluruh rumah tangga untuk bisa mendapatkan bansos. Hal ini dilakukan guna memperluas penetapan target yang cepat dan fleksibel jika terjadi guncangan.
Selain itu, Bank Dunia juga menyarankan agar akurasi penetapan target dapat ditingkatkan, misalnya melalui pemutakhiran basis data penetapan target secara rutin dan penyesuaian kriteria kelayakan untuk mencerminkan definisi kemiskinan yang baru. Serta kecukupan manfaat dapat ditingkatkan.
“Sistem bantuan sosial yang lebih baik seperti itu akan mengurangi dampak kejutan negatif pada rumah tangga dengan lebih baik, dan dengan demikian akan mengurangi penggunaan strategi penanggulangan yang merusak dan lebih mampu melakukan investasi jangka panjang dalam kegiatan produktivitas yang lebih tinggi,” jelas Bank Dunia.
Seperti diketahui, Bank Dunia mencatat, tingkat kemiskinan ekstrim yang didefinisikan dengan paritas daya beli (PPP) kurang dari US$ 1,9 per kapita per hari, turun dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022.
Menurut Bank Dunia, Indonesia secara praktis dapat memenuhi tujuan untuk memberantas kemiskinan ekstrim lebih cepat dari jadwal yang diharapkan pada 2024. Kendati demikian, sejumlah kecil kemiskinan friksional yang ekstrim kemungkinan besar akan tetap ada untuk beberapa waktu.
Dengan kemiskinan ekstrim yang hampir hilang, strategi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dinilai harus diperluas fokusnya agar mencakup juga rumah tangga miskin dan tidak begitu miskin. Sebab, Indonesia dengan negara berpenghasilan menengah ke bawah sejatinya menggunakan standar paritas daya beli US$ 3,2 per kapita per hari.
