korannews.com – Djibouti telah menangguhkan pembayaran utang kepada dua kreditur bilateral utamanya. Hal ini dilakukan karena tekanan pembiayaan yang meningkat.
Dalam laporan terbaru Bank Dunia, Djibouti diketahui memiliki biaya pembayaran utang luar negeri yang naik tiga kali lipat pada tahun 2022 dari US$ 54 juta (Rp 833 miliar) tahun lalu menjadi US$ 184 juta (Rp 2,83 triliun). Peningkatan lebih lanjut diperkirakan akan mencapai US$ 266 juta tahun depan.
Di balik kenaikan tersebut adalah berakhirnya Debt Service Suspension Initiative (DSSI) G20 pada akhir 2021. Lalu dimulainya pembayaran pinjaman pokok untuk pipa air Djibouti ke Ethiopia.
Sebagai konsekuensi dari DSSI, tunggakan eksternal Djibouti meningkat sebesar 26,4% secara tahunan menjadi US$ 101 juta pada Juni 2022. Ini setara dengan 3% dari PDB-nya.
“Kreditur yang dirujuk dalam laporan Bank Dunia, kemungkinan besar adalah China dan Kuwait,” ujar Analis riset kredit senior REDD Intelligence, Mark Bohlund, dikutip South China Morning Post (SCMP), Jumat (2/12/2022).
“Walaupun tidak masalah kreditur lainnya, utang China secara luas melebihi utang kepada kreditur lain,” tambahnya.
Bohlund mengatakan tindakan Djibouti untuk menangguhkan pembayaran utang tidak mengejutkan. Ini mengingat peningkatan tajam yang diproyeksikan dalam pembayaran utang luar negerinya.
“Djibouti berutang total US$ 2,68 miliar kepada kreditur eksternal pada akhir tahun 2020,” menurut Bank Dunia.
Posisinya yang strategis di tepi Laut Merah menjadikan Djibouti menarik, karena di zona maritim dan perdagangan bebas. Sebagai persimpangan antara Afrika, Timur Tengah, dan Eropa, negara itu telah menjelma menjadi pusat penting bagi pembiayaan Belt and Road (BRI) China.
Data dari Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston menunjukkan Djibouti mengambil US$ 1,5 miliar dari pemberi pinjaman China antara tahun 2000 dan 2020. Djibouti kemudian meminjam US$ 344 juta lagi pada tahun 2016 untuk pembangunan pelabuhan multiguna Doraleh.
Pinjaman ini diperpanjang oleh Export-Import Bank of China. Pada 2017, US$ 150 juta lainnya disediakan oleh China Merchants Port Holdings Company Ltd, untuk membangun zona perdagangan bebas Djibouti.
Perusahaan China lainnya juga telah berinvestasi di industri maritim negara dan zona perdagangan bebas. China Merchants Group telah memompa uang untuk mengubah Pelabuhan Djibouti menjadi kawasan bisnis internasional.
Pangkalan militer luar negeri pertama China dibuka pada 2017 di sebelah pelabuhan Doraleh yang dioperasikan China. Selain China, negara ini juga menampung pangkalan Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Jepang.
Bohlund Menambahkan Djibouti kemungkinan beralasan bahwa menjadi tuan rumah ‘banyak’ pangkalan militer akan membuatnya aman dari dampak apa pun. Apalagi. Beijing mungkin lebih berpikir pada jalur perdagangan utama daripada kerugian uang apa pun.
“Meskipun ini mungkin benar, Beijing kemungkinan khawatir bahwa kreditur BRi lainnya juga akan menangguhkan pembayaran,” tambahnya.
