korannews.com – Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai edukasi tentang pemilu yang dilakukan, baik oleh partai politik, media, maupun kelompok masyarakat sipil perlu terus dilakukan guna mencegah terjadinya polarisasi dalam Pemilu 2024.
“Edukasi ini perlu terus-menerus dilakukan, tidak boleh berhenti. Yang wajib mengedukasi adalah semua pihak, partai politik harus didorong, media, kelompok masyarakat sipil, bahkan elite politik,” ujar Fadli saat menjadi narasumber dalam diskusi Radio Idola Semarang bertajuk Bagaimana Mengantisipasi Polarisasi Jelang Pemilu 2024?, sebagaimana dipantau di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut dalam edukasi tersebut, menurut dia, salah satu hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah pemilu merupakan kontestasi yang ditujukan untuk menguji pihak mana yang memiliki ide paling rasional dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
“Masyarakat harus terus dijelaskan dan diyakinkan bahwa kontestasi pemilu itu adalah kontestasi untuk menguji siapa yang mempunyai ide untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, siapa yang idenya itu rasional atau masuk akal. Kemudian, (ide) diuji dalam perdebatan kandidat pemilu. Nah, itu yang kemudian harus terus dijelaskan kepada publik,” kataFadli.
Selanjutnya, secara khusus kepada pihak penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Fadli meminta mereka agar meningkatkan intensitas penyebaran informasi mengenai pemilu, seperti profil peserta Pemilu 2024 kepada masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat menilai peserta pemilu yang pantas mereka pilih di hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
“KPU harus memasifkan informasi mengenai pemilu, intensitasnya harus ditingkatkan,” ujar Fadli.
Sejauh ini, menurut dia, potensi terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024 tampak dari narasi mengenai pemanfaatan politik identitas yang kembali beredar di tengah-tengah masyarakat.
“Nah, ini yang kita mesti sadari bahwa memang ada aktor atau pihak yang ingin mencoba mempertahankan politik identitas atau labelling politik, kemudian masuk ke dalam kontestasi Pemilu 2024. Ini fenomena mutakhir yang saya lihat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Fadli berpendapat edukasi mengenai pemilu kepada masyarakat perlu senantiasa dilakukan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi politik identitas yang berpotensi menimbulkan polarisasi.
