korannews.com – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, tak ada pihak yang boleh mengintervensi keputusan Partai Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Hal itu disampaikannya terkait Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyiratkan “biru” bakal keluar dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.
Adapun “biru” yang dimaksud mengarah ke Nasdem.
“Dalam demokrasi seharusnya ruang untuk kontestasi dibuka seluas-luasnya. Bukan malah berupaya mempersempit ring pertarungan karena khawatir tak mampu bersaing dan jagoan yang diusung kemungkinan kalah telak,” tutur Herzaky pada Kompas.com, Rabu (12/10/2022).
Ia menilai, Partai Nasdem punya mekanisme yang harus dihormati oleh parpol lain, sekalipun kebijakannya dinilai bertentangan dengan keinginan parpol koalisi pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
“Ini hak Nasdem selaku parpol yang sah dan legal, diakui dan dilindungi oleh konstitusi negeri ini,” ujar dia.
Herzaky menilai, pernyataan Hasto mesti diwaspadai sebagai upaya Istana mengatur kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ia menduga ada resistensi pada figur capres tertentu yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
“Alarm bahaya buat demokrasi Indonesia jika benar ini yang terjadi, karena tak pelak ini merupakan bentuk upaya konsolidasi oligarki elite,” kata Herzaky.
“Ingin agar kekuasaan terus menumpuk ke pihak-pihak tertentu, tanpa ingin ada sirkulasi kekuasaan secara alami,” ujar dia.
Sebelumnya Hasto menyampaikan, “biru” terlepas dari pemerintahan Jokowi karena telah memiliki capres sendiri.
Ia menuturkannya dengan menunjukan lukisan yang menggambarkan perobekan warna biru pada Bendera Belanda dalam peristiwa 10 November 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.
“Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru,” ungkap Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).
“Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri,” kata dia.
Pernyataan Hasto lantas ditanggapi oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.
Ia merasa pihaknya disudutkan karena memutuskan mengusung Anies.
Padahal, parpol koalisi pemerintah lain juga telah menunjuk capresnya masing-masing.
“Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru,” tutur Willy pada Kompas.com, Senin (10/10/2022).
Adapun parpol koalisi pemerintah saat ini adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
Sementara itu, parpol oposisi hanya diisi oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
