korannews.com –
KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, reformasi birokrasi tematik dapat mempercepat dampak pembangunan bagi masyarakat.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus langsung menyasar pada berbagai masalah utama pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pengendalian inflasi.
“Reformasi birokrasi tematik, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak dan betul-betul menyasar masalah utama pembangunan,” ujar Anas dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (23/5/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Anas saat menghadiri Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi Tematik bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Acara tersebut juga dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dan bupati atau wali kota se-Provinsi Banten.
Dalam kesempatan itu, Anas mengatakan, pemerintah telah menetapkan empat fokus reformasi birokrasi tematik.
“Empat fokus tersebut, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden Jokowi, seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi,” imbuhnya.
Anas mengungkapkan, pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dilakukan secara nasional oleh kementerian, lembaga, pemprov, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk memastikan dampaknya secara menyeluruh.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Banten untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan reformasi birokrasi berdampak.
“Ini sudah momentumnya Banten untuk menjadi contoh bagi yang lain. Kita sama-sama berupaya agar capaian reformasi birokrasi di Banten terus lebih baik di tahun-tahun yang akan datang,” ucap Anas.
Dengan begitu, lanjut dia, masyarakat Banten juga akan merasakan dampak baiknya, seperti penurunan kemiskinan yang harus terus dipacu.
Penilaian indeks reformasi birokrasi
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan, program terukur pada empat fokus reformasi birokrasi tematik akan mendapat tambahan poin dalam penilaian indeks reformasi birokrasi.
“Dengan demikian, semakin banyak tema yang diambil dan ditetapkan sebagai fokus reformasi birokrasi tematik pada pemerintah daerah (pemda), maka akan semakin besar peluang untuk memperoleh nilai reformasi birokrasi yang tinggi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Erwan mengungkapkan, perubahan desain reformasi birokrasi yang saat ini menyasar pada dampak juga berakibat pada penyesuaian desain evaluasi.
Sebelumnya, kata dia, prosedur evaluasi RB dilakukan dengan proses yang panjang, yaitu hanya mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus pada pengumpulan laporan yang cenderung bersifat administratif.
“Dengan penerapan reformasi birokrasi tematik, kita akan lebih banyak fokus pada indikator dampak pembangunan, seperti seberapa sukses pemda dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan investasi, dan beberapa indikator lain,” ujar Erwan.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya berkomitmen melanjutkan dan mengakselerasi praktik baik reformasi birokrasi di Banten.
Saat mendengar arahan Menpan-RB tentang reformasi birokrasi berdampak, kata dia, jajarannya maupun jajaran di tingkat kabupaten atau kota terus berupaya sekuat tenaga mengimplementasikannya.
“Kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Provinsi Banten dan delapan kabupaten atau kota yang tadi pagi secara teknis sudah mendapat asistensi terkait road map dan reformasi birokrasi tematik,” tutur Muktabar.
Pemprov Banten, lanjut dia, berkomitmen untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Jokowi.
