korannews.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons kritik yang dilayangkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal subsidi mobil listrik yang dinilai kurang tepat sasaran. Luhut meminta agar orang yang mengkritik kebijakan itu langsung mendatanginya agar diberikan penjelasan.
Menurut Luhut, kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik tak hanya dilakukan di Indonesia. Banyak negara sudah menggaungkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut.
“Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga,” kata Luhut di Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.
Luhut berujar, dirinya siap menjelaskan manfaat kebijakan terkait perkembangan mobil listrik tersebut. Bahkan, dia mengatakan siapa pun yang berkomentar soal kebijakan itu agar mendatanginya langsung.
“Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu. Siapa yang berkomentar suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Sebelumnya, bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan insentif mobil listrik . Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai pemberian subsidi bukan solusi mengatasi lingkungan hidup seperti polusi udara.
Selain itu, kata dia, pemberian subsidi mobil listrik pun tidak tepat sasaran karena mereka adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi. Menurutnya, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit,” katanya dalam pidato di acara Relawan Amanat Indonesia, Minggu, 6 Mei 2023.
Anies menjelaskan, berdasarkan pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan. Semestinya, kata dia, pemerintah mendorong agar sumber daya disalurkan untuk sektor yang bermanfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan sosial media,” katanya.***
