korannews.com – Hingga Senin 12 September 2022 siang WIB, hacker Bjorka masih menjadi topik trending di media sosial Twitter. Cuitan tentang Bjorka ini mencapai lebih dari 130.000 tweet.

Seperti yang diketahui, hacker Bjorka telah melakukan aksi peretasan data penting dan rahasia milik lembaga negara.

Atas aksi tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN ) bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani hacker Bjorka .

BSSN sedang melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi saat ini.

Selain itu, BSSN pun sedang melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan di media sosial oleh hacker Bjorka .

Juru Bicara BSSN , Ariandi Putra, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum.

“Antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum,” kata Ariandi Putra menerangkan.

Aksi BSSN dengan Polri untuk menghadapi Bjorka mendapat dukungan dari pakar komunikasi, Rahnat Edi Irawan.

“Hal itu menjadi penting, karena sangat mengkhawatirkan jika data-data rahasia atau masyarakat tersebar tanpa dilindungi sama sekali. Sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah sudah bisa mengatasi peretasan yang dilakukan Bjorka tersebut,” ujarnya seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Tribrata News.

Awalnya, hacker Bjorka secara terang-terangan meretas data pribadi penduduk Indonesia. Data itu mencapai 150 juta yang mencakup nama, nomor kartu keluarga, alamat lengkap, dan lain sebagainya.

Tak sampai di situ, Ia juga berhasil meretas surat rahasia milik Badan Intelejen Negara (BIN) yang ditujukan pada Presiden Jokowi. Hal ini pun sempat membuat publik heboh.

Dan yang terbaru, Bjorka mengungkap dalang pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Kasus Munir pun kembali menyita perhatian publik.

Bjorka juga tak hanya meretas data resmi miliki institusi pemerintah. Ia juga menantang menteri, polri, bahkan pengguna media sosial.

Seperti Denny Siregar, pegiat media sosial yang dikecam karena dianggap hidup dari pajak dan pekerjaannya membuat polarisasi masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, BSSN juga kembali menegaskan, keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama dan meminta seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing. (Fian Prahesti)***