korannews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap melakukan banding atas kekalahan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Jokowi pun mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding soal larangan ekspor nikel itu.
Menurutnya larangan ekspor nikel adalah lompatan besar untuk Indonesia. Pasalnya, nikel yang selama ini diekspor mentah-mentah kini akan diolah menjadi barang yang lebih berharga.
“Saya sampaikan kepada bu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) untuk jangan mundur. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar. Sehingga kalau kita ekspornya kirimnya bahan mentah, sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang” kata Jokowi dalam Acara HUT PDIP ke-50, dikutip Sabtu (14/1/2023).
Seperti diketahui, Jokowi sejak tiga tahun lalu sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.
Dengan pelarangan ekspor itu, dia bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi Rp360-an triliun pada tahun-tahun 2021.
“Ini baru nikel, bauksit kemarin kita umumkan di Desember setop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, tapi kurang lebih Rp20 menjadi Rp60-Rp70 triliun,” ujar Jokowi.
Jokowi mengisahkan, dalam kesempatannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, ia menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara mana pun.
“Negara mana pun tidak boleh mendikte dan tidak boleh negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita. Kenapa ini terus saya ulang ulang, karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya, tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara,” tandas Jokowi.
