Israel di Piala Dunia U-20: Ditolak Politisi, Tidak Dipersoalkan Palestina

Israel di Piala Dunia U-20: Ditolak Politisi, Tidak Dipersoalkan Palestina

korannews.com – Nasib penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 2023 kini menjadi tanda tanya imbas penolakan dari banyak pihak terkait keikutsertaan tim nasional Israel dalam turnamen tersebut.

Penolakan tersebut membuat FIFA membatalkan drawing atau pengundian grup Piala Dunia U-20 yang sedianya digelar di Bali pada Jumat (31/3/2023).

“Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta,” kata anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga, Minggu (26/3/2023).

Gubernur Bali I Wayan Koster merupakan salah satu kepala daerah yang paling awal blak-blakan menolak kehadiran Israel di Indonesia.

Penolakan itu ia sampaikan lewat surat bernomor kop T.00.426/11470/SEKRET kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk melarang Israel bertanding di Piala Dunia U20 2023.

Politikus PDI-P tersebut beralasan bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut pemerintah Indonesia.

Ia juga menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang Tim dari Negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan Tim dari Negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali,” tulis Koster dalam surat tersebut.

Belakangan, Koster mengeklaim bahwa sikapnya menolak Israel merupakan sikap pemerintah, bukan hanya sikapnya pribadi.

Rekan separtai Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menolak Israel untuk bermain di Indonesia.

Menurut Ganjar, sebagai kader PDI-P, ia mesti memegang teguh amanat Presiden Soekarno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).

Menurut dia, Piala Dunia U-20 dapat tetap digelar tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Oleh karena itu, Ganjar mendorong panitia dan pihak terkait untuk mencari terobosan agar Piala Dunia U-20 tetap berjalan tanpa kehadiran Israel di Indonesia.

“Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia,” kata dia.

Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mendukung sikap PDI-P dan kader-kadernya yang menolak kehadiran Israel.

Meski berstatus sebagai oposisi pemerintah, Hidayat mendukung sikap PDI-P tersebut dan meminta pemerintah untuk menindaklanjutinya.

“Kita semua tahu bahwa PDIP merupakan partai utama pengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, sudah seyogyanya, apabila memang penolakan ini dilakukan secara serius, maka Pemerintah wajarnya mengikuti dan bisa menjadikannya sebagai kebijakan luar negeri pemerintah,” kata Hidayat, dikutip dari siaran pers.

Palestina Tidak Masalah

Meski para politikus ramai-ramai menjadikan Palestina sebagai alasan menolak kehadiran Israel, negara tersebut rupanya tidak mempersoalkan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.

Menurut Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Zuhair Al Shun, kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event bergengsi tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka.

“Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitannya dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut,” kata Zuhair dalam konferensi pers di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Zuhair berpandangan, kehadiran Israel ke Indonesia merupakan bagian dari kompetisi yang sudah berjalan dengan berbagai aturan yang berlaku.

Ia pun meyakini bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah dengan adanya keikutsertaan Israel.

Zuhair juga menyebut dukungan terhadap Palestina turut disuarakan berbagai orang dari penjuru dunia.

Hal ini terlihat dari kehadiran suporter yang menyuarakan dukungan kepada Palestina dalam penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar pada akhir 2022.

“Apa yang saya sampaikan merupakan salah satu yang ingin memupus adanya keraguan di kalangan banyak pihak. Dari apa yang saya lihat, dengar, rasakan, dan temui dari berbagai pejabat-pejabat resmi di Indonesia, dukungan Indonesia terhadap isu Palestina tidak akan pernah berubah,” ujar Zuhair.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana pun menyayangkan penolakan yang disampaikan politikus dan kepala daerah, padahal Palestina tidak mempersoalkan kehadiran Israel.

“Penolakan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina,” kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Senin.

Menurut dia, penolakan ini seolah memandang bahwa warga Israel atau negara yang diwakilinya adalah suatu hal yang haram untuk hadir di Indonesia.

Padahal, kata Hikmahanto, yang seharusnya ditentang oleh Indonesia adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina.

Pendapat senada dikemukakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menilai keikutsertaan Israel belum tentu merugikan Palestina.

Yahya berpandangan, upaya membela Palestina hendaknya tidak hanya dilakukan dengan meneriakkan protes, tetapi juga memikirkan langkah tindak lanjut dan solusi atas persoalan yang terjadi di Palestina.

Menurut dia, satu hal yang bisa dilakukan adalah memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan multilateral yang menurut dia merupakan mandat proklamasi.

Dalam konteks keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20, Yahya menilai penolakan terhadap Israel tidak ada gunanya bila tidak diikuti langkah lanjutan.

“Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini sehingga kita betul-betul mempunyai posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, itu saya kira lebih konstruktif daripada sekadar protes, tidur, protes, tidur, enggak ada gunanya,” ujar dia, Jumat (24/3/2023).

Pemerintah Cari Jalan Keluar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mencari jalan keluar mengenai polemik keikutsertaan.

Di satu sisi, ia menegaskan, Indonesia tidak mempunyai dan tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka

Di sisi lain, Mahfud juga menekankan bahwa Indonesia ingin bergaul di dunia internasional dan menjadikan olahraga sebagai salah satu pintu masuknya.

“Kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel,” kata Mahfud.

“Nah, langkah-langkah berikutnya tunggu saja,” imbuh dia.

Pelaksana Tugas Menpora Muhadjir Effendy pun mengungkapkan bahwa pemerintah telah melobi FIFA dengan mengajukan syarat terkait partisipasi Israel, tetapi tidak mendapatkan respons positif.

Syarat itu itu diajukan karena Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

“Karena itu, kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu,” kata Muhadjir.

Kendati demikian, Muhadjir menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.

Menurut dia, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.

“Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho,” ujar Muhadjir.

Walaupun belum mendapat respons positif, Muhadjir mengaku masih optimistis Indonesia dapat menggelar Piala Dunia U20 sesuai rencana.

“Kita masih berharap ada perubahan sikap dari FIFA dan juga kita akan mencoba untuk mengakomodasi berbagai macam penolakan dari dalam,” kata Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

error: Content is protected !!