korannews.com – Presiden Joko Widodo meminta Dirjen Imigrasi diganti apabila tidak bisa melakukan perbaikan layanan keimigrasian.

Presiden menyinggung hal tersebut saat memberi sambutan pada rapat terbatas yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

Rapat tersebut antara lain dihadiri Menkumham Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam rapat itu, presiden sempat dua kali menyinggung soal digantinya Dirjen Imigrasi.

“Pagi hari ini secara khusus kita akan bicara soal visa, visa on arrival dan juga yang berkaitan dengan Kitas,” ujar Jokowi saat membuka rapat.

Kepala negara lantas menjelaskan mengapa persoalan visa dan Kitas itu dibahasnya secara khusus.

Presiden mengaku banyak mendapat keluhan soal pengurusan dua dokumen imigrasi itu. Keluhan yang datang berasal dari para investor, turis maupun warga negara asing (WNA) yang ingin mendapatkan izin tinggal sementara.

Jokowi ingin agar setelah rapat pada Jumat, terjadi perubahan total pada layanan imigrasi di Tanah Air.

“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak. Baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol,” ungkap Jokowi.

“Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga,” imbuh dia.

“Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini diubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah,” ucap dia.

Kepala negara melanjutkan, dia pun merasa malu karena mendapat banyak keluhan soal layanan imigrasi.

Presiden lantas memberikan contoh layanan imigrasi di beberapa negara maju.

Tanpa menyebutkan negaranya, Jokowi menuturkan, pemberian visa di sejumlah negara mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Antara lain dampak investasi, membuka lapangan kerja hingga kontribusi ekonomi secara lebih lanjut.

“Orang itu diberikan baik yang namanya visa yang namanya Kitas itu mereka melihat itu kalau dia investor, investasinya berapa sih? Negara itu pasti lihat,” ungkap Jokowi.

“Dia mau buka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?” lanjutnya.

Jokowi pun menekankan bahwa dirinya sudah mengecek langsung dampak dari layanan imigrasi Indonesia yang belum maksimal.

Menurut dia, kondisi itu menjadi faktor utama Indonesia tak menarik bagi investor menanamkan investasinya.

“Saya cek ini kenapa? Kita menjadi tidak menarik (untuk investasi)? Salah satunya, bukan salah satunya, paling besar kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama,” ungkap dia.

Padahal, menurut dia, investasi sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, Jokowi kembali menekankan agar layanan imigrasi harus dirubah total.

“Kita harus mulai betul-betul mengubah ini Pak sudah. Ganti itu kalau memang tidak punya kemampuan untuk reform ganti semuanya,” kata dia.

“Dari dirjen sampai bawah ya ganti. Ndak akan berubah, kalau enggak (diganti). Enggak akan berubah,” ucap Kepala Negara.