korannews.com – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo tidak sering mengundang elite partai politik untuk menemuinya, terutama jika berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024.
Sebab, menurut dia, pilpres bukan program pemerintah yang perlu diatur oleh presiden.
Hal ini diungkapkan Din setelah bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kediamannya di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).
“Sebaiknya Presiden Jokowi jangan sering undang partai politik, apalagi yang dibicarakannya pilpres. Ini bukan cawe-cawe lagi, tapi sudah atur-atur. Ini bukan sikap kenegarawanan,” kata Din, Selasa.
Mulanya, Din membicarakan soal adanya upaya penjegalan terhadap pihak-pihak tertentu untuk maju sebagai calon presiden (capres). Ia menyesalkan adanya upaya-upaya seperti itu.
Menurut dia, upaya tersebut merupakan praktik politik negatif dan bersifat merusak.
Ia menilai, politik penjegalan merupakan cara bagi mereka yang tidak siap bertanding secara adil (fair), positif, dan konstruktif.
“Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik. Saya meyakini bila ada seseorang atau sebuah parpol yang dihinakan, didiskreditkan, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah SWT untuk memenangkan,” ujar Din.
Dia pun meminta semua pihak untuk menghentikan cara-cara tersebut. Ia meminta semua pihak bermain adil dan jujur.
Din juga mengingatkan agar pemangku amanat alias pemegang kekuasaan tidak melibatkan diri dalam pencapresan.
“Itu tidak menunjukkan seorang negarawan,” tutur Din.
Menurut dia, jika ada seorang presiden yang melibatkan diri dalam ranah pencapresan atau menempatkan diri sebagai “king maker”, akan membuka praduga dari masyarakat bahwa ada sesuatu yang ingin diraihnya.
“Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat, jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan kepentingan khususnya bisnis,” kata Din.
