korannews.com – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Jazilul Fawaid menyatakan partainya tidak akan memaksa Gerindra untuk menentukan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebelum bulan puasa.
Pernyataan ini menyusul adanya hasil rekomendasi ijtima ulama nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB.
Hasilnya meminta Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menentukan nama capres dan cawapres sebelum Ramadhan.
“Namanya koalisi enggak ada saling memaksa. Cuma ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dirumuskan secara rasional,” kata Jazilul saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).
Ia mengungkapkan, pertimbangan-pertimbangan itu akan didiskusikan bersama.
Kalau tidak ada jalan keluar atau kesepakatan yang tidak bisa diambil, ia lantas menganalogikan koalisi PKB-Gerindra seperti orang pacaran.
“Kalau misalkan nanti tidak ditemukan kesepakatan, ya kayak orang pacaran. Ya enggak jadi nikah, lah,” ucap Jazilul.
Kendati begitu hingga kini, ia meyakini PKB dan Partai Gerindra tetap akan solid.
Keduanya bahkan kini tengah menjajaki peluang kerja sama dengan partai lain untuk menambah kekuatan dan dukungan politik.
Peluang kerja sama ini, kata Jazilul, tertuang dalam pakta kerja sama antara kedua partai.
“Dari awal saya pribadi tidak punya pikiran buruk untuk tidak terjadi. Artinya ini bisa jadi pasangan. Tapi karena politik, ya tentu nunggu kejadian,” ungkap dia.
“Siapa tahu nanti ada partai yang lain (yang mau bergabung), kita belum tahu. Golkar, partai-partai baru, KIB misalkan, atau ini, semuanya dinamis. Jadi kesepakatan dengan Gerindra tetap kami hormati dan tentu para kiai mendorong untuk bergerak,” imbuh Jazilul.
Sebelumnya diberitakan, hasil Ijtima Ulama Nusantara mendorong agar PKB segera menentukan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres tahun 2024 paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum puasa Ramadhan.
Pasangan capres dan cawapres ini harus segera diputuskan mengingat para kyai dan ulama akan menjadi juru kampanye (jurkam) untuk Pilpres tahun 2024. Dengan demikian, PKB akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.
Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), namun menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.
Bahkan, PKB tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.
“Menurut pandangan kyai, semakin cepat pasangan presiden dan wapres dan para kyai menjadi jurkam. Nanti puasa ramadhan ada kegiatan event keagamaan itu sudah bisa kampanye. Apa yang mau dijurkam kalau belum ada pasangan,” jelas Jazilul.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
