korannews.com – Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) meminta agar pemindahan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) ditunda terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.
Adapun agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.
Hadir pula Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewakili pemerintah di dalam rapat.
Awalnya, perwakilan dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.
Dalam salah satu poinnya, Rizki mengatakan Demokrat meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kepindahan IKN.
Menurut dia, anggaran pembangunan untuk IKN bukan prioritas.
“Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda,” ujar Rizki, Selasa (23/5/2023).
Rizki menilai, anggaran belanja negara lebih baik difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi.
Dia menekankan masyarakat kecil yang hidup di kampung-kampung dan desa lebih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Setelah selesai membacakan pandangan Fraksi Demokrat, Rizki pun menyerukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. AHY Presiden!” teriak Rizki.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang sama seperti Demokrat selaku sesama partai oposisi.
Andi Akmal Pasluddin selaku perwakilan dari Fraksi PKS meminta pemerintah menunda pemindahan IKN.
“PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN,” ucap Andi.
Menurut Andi, anggaran untuk IKN lebih baik difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja berkeadilan lainnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan merupakan gagasan dirinya.
Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) sejak dekade 1960-an.
“Yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).
“(Tapi) ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya,” katanya melanjutkan.
Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.
Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.
Selain itu, Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.
“Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan,” ujar Jokowi.
“Sehingga, kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki,” katanya lagi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas mengakui bahwa kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.
Ia juga membenarkan bahwa perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas.
“Memang ini bukan hanya pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi, kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet,” kata Jokowi.
“Tetapi, jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan,” ujarnya.
