korannews.com – Baru-baru ini seorang hacker anonim mengunggah kronologi kasus pembunuhan Munir yang melibatkan sejumlah nama besar.

Ketua Badan Intelijen kala itu A.M Hendropriyono, Deputi V BIN Muchdi Purwopranjono, Pollycarpus Budihari, Pilot Pesawat Garuda, bahkan nama Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjabat sebagai presiden.

Meski Pollycarpus dan Muchdi Purwopranjono sempat diseret ke meja hijau, faktanya kedua orang tersebut bebas setelah dinyatakan tak bersalah.

Lalu apa yang menyebabkan kasus Munir begitu rumit meski dua Presiden telah berjanji untuk menuntaskannya?

Dilansir dari Amnesty.id bagian dari Amnesty International, sebuah organisasi nirlaba yang khusus membela Hak Asasi Manusia, pernah mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia mengungkap kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus Munir .

Amnesty International mendampingi istri Munir , Suciwati, mengawal pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa suaminya pada 2004 yang lalu.

Seperti diketahui, Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM garda terdepan yang mengungkap sejumlah pelanggaran berat yang dilakukan aparatur negara khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Munir mengambil peran krusial dalam sejumlah pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, Papua, dan Timor Leste yang didalangi para petinggi TNI.

Pada 1999, Munir didapuk sebagai Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat di Timor yang melibatkan sejumlah nama besar seperti Prabowo Subianto dan Wiranto yang kala itu bertindak sebagai Panglima TNI.

Kemudian pelanggaran HAM berat Aceh saat operasi militer 2002 dan pemberlakuan darurat militer untuk menekan aktivitas GAM yang diinisiasi oleh Presiden RI kala itu yang dijabat Megawati.

Tak hanya itu, Munir juga menjadi tokoh kunci dalam kasus hilangnya 13 aktivis mahasiswa selama periode demonstrasi reformasi 1997 hingga 1998.

Peran Munir yang sangat sentral tersebut, dikatakan istrinya, Suciwati, membuat dia banyak memiliki musuh di level tertinggi pemerintahan.

“Negara selalu saja cari alasan untuk menutup kasus Munir ,” katanya kepada Amnesty seperti dikutip Pikiran-rakyat.com.

Amnesty Internasional pun menduga adanya campur tangan dan konspirasi yang sengaja dilakukan oleh para pemangku kepentingan di level tertinggi pemerintahan.

Pasalnya, pasca-tewasnya Munir di atas pesawat Garuda Airlines menuju Amsterdam Belanda sejumlah aktor ditahan dan diadili, namun tak satupun mendapat vonis bersalah.

Misalnya, pada 2008 Muchdi Purwopranjono yang disebut Bjorka memiliki peran sentral dibersihkan dari segala tuntutan karena tak terbukti bersalah, padahal dia adalah Deputi V BIN yang memiliki kuasa penuh untuk melakukan operasi penghilangan nyawa.

Saat itu, A.M Hendropriyono menjabat sebagai kepala BIN sama sekali tak tersentuh upaya hukum, padahal peristiwa pembunuhan (assasinasi) Munir terjadi saat ia menjadi kepala BIN.

“Dengan pembunuhan yang tidak manusiawi dan dugaan keterlibatan orang-orang di tingkat tertinggi, kami meminta negara untuk segera mengakui bahwa pembunuhan Munir adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” kata Direktur Eksekutif Internasional, Usman Hamid.

Kendati desakan besar untuk menyelesaikan kasus Munir , faktanya Presiden Joko Widodo saat itu menunjuk A.M Hendropriyono yang menjadi kepala BIN saat Munir tewas sebagai ketua tim transisi Pemerintahan saat pertama kali terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2014.

Hingga saat ini, kasus Murni masih diselimuti kabut kelam yang tak juga kunjung terang.***