korannews.com – Menteri kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD akhirnya angkat bicara terkait kebocoran data penting negara.

Belakangan ini publik memang tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker Bjorka .

Hacker Bjorka tersebut mengeklaim telah membocorkan data penting negara.

Bahkan, beberapa nama petinggi negara datanya diduga bocor oleh hacker Bjorka .

“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sina-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujarnya dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Oleh karena itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa data yang disebarkan itu bukan termasuk data yang rahasia, data tersebut sudah tersebar sebelumnya di media cetak.

Mahfud MD menyampaikan bahwa negara akan menyelenggarakan rapat mendalam mengenai kasus tersebut.

Hacker Bjorka membuat heboh dunia maya bahkan namanya sempat menduduki trending topik di Twitter.

Bjorkan membagikan unggahan yang berisi pengakuan bahwa surat dan dokumen Presiden Jokowi hingga Badan Intelegen Negara rahasia telah berhasil diretas dan bocor.

Budi Heru Hartono sebagai Kepala Sekertariat Presiden menegaskan bahwa tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden yang bocor di dunia maya.

Badan Siber dan Sandi Negara juga dikabarkan telah berkoordinasi dengan Penyedia Sistem Elektronik yang berada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka menindaklanjuti kasus kebocoran data tersebut.

“BSSN sudah melakukan pencaritahuan mengenai beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dan melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

“BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Arianda Putra juru bicara BSSN.

BSSN juga mengabarkan bahwa pihaknya secara cepat telah berupaya untuk memperkuat sistem keamanan siber dengan tujuan untuk mencegah dampak yang lebih besar terhadap PSE.

Selain itu, BSSN juga berkoordinasi kepada pihak yang berwajib untuk mengambil langkah-langkah dalam penegakan hukum mengenai peretasan data tersebut.

BSSN meminta dukungan dari segi teknis kepada PSE dengan memastikan keamanan sistem elektronik.***