korannews.com – Pemerintah telah menyiapkan skema hunian bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perumahan itu nantinya akan diberikan dalam bentuk apartemen .
Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, Kementerian PUPR mengajukan pembangunan 47 tower apartemen ASN dengan nilai kurang lebih Rp9,4 triliun. Dari sisi lokasi, Satgas juga sudah menentukan di mana untuk kawasan hunian dan non-hunian.
“Kita upayakan untuk rumah bagi semua ASN adalah dalam bentuk apartemen ,” katanya, Sabtu, 14 Januari 2023.
Sementara terkait pengadaannya, untuk pembangunan rumah bagi ASN sebagiannya diusahakan dari APBN serta mayoritas dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Sejauh ini, Kementerian PUPR sedang menunggu respons dari Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut.
“Itu kita laksanakan, pada saat ini Menteri PUPR sedang menyiapkan usulan di mana ada sebagian yang dibangun oleh pemerintah melalui APBN,” ujarnya.
“Selain itu untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden RI tersebut, terdapat empat KPBU yang sedang diproses terkait pembangunan apartemen ASN dari skema KPBU,” tutur Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan.
Pertama, KPBU dari Korea Land and Housing Corporation sekitar 23 tower apartemen . KPBU kedua dari (kontraktor China) CCFG sekitar 60 tower apartemen . Sedangkan KPBU ketiga dari pengembang Summarecon sekitar 6 tower apartemen .
Ketiga KPBU tersebut telah mendapatkan notice to proceed, sedangkan satu KPBU lainnya belum. Kemungkinan dari tahap notice to proceed hingga seterusnya diharapkan paling cepat sekitar Juni tahun ini agar pembangunan apartemen tersebut bisa dimulai.
“Saya berharap dari sisi pelaksanaan lebih cepat, lebih baik,” ucap Danis Hidayat Sumadilaga.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara ( ASN ) ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Empat skenario tersebut adalah pertama pemindahan sebanyak 2.000 ASN , kedua sebanyak 5.700 ASN , ketiga sebanyak 60.000 ASN , dan keempat sebanyak 100.000 ASN .
“Ada (skenario) 1,2,3, dan 4. Kira-kira seperti itu karena nanti fungsi yang pelayanan bisnis bisa masih di Jakarta, tapi fungsi pendukung kebijakan nanti ada di sana,” katanya.
Pemindahan ASN akan dilakukan pada 2024, sedangkan pemilihan skenario pemindahan tersebut berdasarkan jumlah aparatur atau sumber daya manusia (SDM) ASN terpilih. Selain itu, dalam memindahkan ASN ke IKN , pemerintah akan melihat realisasi pembangunan sistem pendukung di IKN , seperti penyediaan tata ruang, ketersediaan kantor, dan prioritas dalam urusan pemerintahan.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan transformasi secara menyeluruh di IKN , termasuk untuk tata kerja ASN . Dia mencontohkan salah satu bentuk transformasi itu adalah pemangkasan sistem layanan kepegawaian.
“Yang tadinya 11 tahap bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dipangkas menjadi tiga tahap. Orang mengurus naik pangkat, mutasi, kemudian mau pensiun tidak perlu lama seperti sekarang. Maka perlu transformasi sistem ASN ,” ujar Abdullah Azwar Anas.
Menurutnya, pemerintah ingin agar ASN pindah ke IKN dengan senang hati, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, pemerintah membangun terlebih dahulu infrastruktur dan daya dukung yang memadai di IKN sebelum terjadi pemindahan ASN .
“Daya dukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” ucap Abdullah Azwar Anas.
Dia mencontohkan bentuk infrastruktur yang memadai itu adalah pembangunan sekolah dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan kualitas yang baik. Kemudian, fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat beribadah, dan fasilitas sosial akan dibangun secara memadai.
“Udaranya bagus, kendaraan tidak ada polusi, dan semuanya listrik. Orang akan pindah ke sana,” tutur Abdullah Azwar Anas.
Dia mengharapkan IKN akan benar-benar menjadi kota masa depan yang menarik minat masyarakat untuk pindah. Pemerintah membangun IKN di Kalimantan Timur dalam empat fase pembangunan dari 2022 hingga 2045. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Sebanyak 20 persen dari total kebutuhan biaya tersebut akan bersumber dari anggaran pemerintah, sedangkan 80 persen berasal dari kerja sama dengan investor.***
