korannews.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai, partai politik di Indonesia tidak punya akuntabilitas keuangan partai sehingga pengurus inti partai punya otoritas besar dalam menentukan kebijakan partai.
Akibatnya, menurut Samad, partai politik jadi mudah “dibeli” oleh tokoh-tokoh yang berada di luar partai untuk dijadikan kendaraan politik pada pemilihan umum.
“Seseorang, walaupun dia bukan kader partai politik, dia bisa dengan mudah membeli partai A, B, atau C, untuk dipakai sebagai kendaraan, sebagai media untuk menjadi calon bupati, wali kota, gubernur, dan presiden,” kata Samad dalam program Gaspol! Kompas.com, Rabu (29/3/2023).
Menurut dia, akuntabilitas itu penting agar kebijakan partai tak terpusat pada pengurus inti dan tidak membuat partai politik mudah “dibeli”.
“Karena dia tidak punya itu tadi, akuntabilitas, kalau dia punya maka itu diatur sehingga tidak mudah orang di luar partai memakai partai itu menjadi kendaraan politik,” ujar Samad.
Selain itu, Samad mengkritik partai-partai politik yang belum memiliki kode etik atau code of conduct demi mencegah lahirnya politisi korup.
Ia menilai, kode etik yang dimiliki partai politik dapat menyaring orang-orang bermasalah untuk terjun ke dunia politik dan menjadi seorang pemimpin.
” Partai politik di Indonesia tidak punya code of conduct, oleh karena dia tidak punya code of conduct, maka orang bermasalah pun bisa masuk ke jalur politisi dan bisa menjadi seorang pemimpin,” kata Samad.
Samad berpandangan, code of conduct tersebut hendakya bisa mengatur bahwa orang yang tidak punya reputasi baik tidak bisa mencalonkan diri menjadi pejabat legislatif dan eksekutif.
“Tapi karena dia tidak punya code of conduct, maka siapa saja yang punya duit bisa masuk ke dunia politik,” ujar Samad.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
