korannews.com – Para menteri migrasi Uni Eropa bertemu pada Kamis (26/1/2023) untuk membahas pembatasan visa.
Mereka juga melakukan koordinasi yang lebih baik untuk dapat memulangkan lebih banyak orang tanpa hak suaka di Eropa kembali ke negara asal mereka termasuk Irak.
Tiga tahun setelah 27 negara UE setuju untuk membatasi visa bagi negara-negara yang dianggap gagal bekerja sama dalam mengambil kembali orang-orangnya, hanya Gambia yang secara resmi dihukum.
Dilansir dari Reuters, eksekutif Komisi Eropa UE mengusulkan langkah serupa dengan Irak, Senegal dan Bangladesh. Dua pejabat UE mengatakan kerja sama dengan Dhaka untuk memulangkan orang sejak itu telah meningkat.
Namun, tingkat pengembalian efektif keseluruhan UE mencapai 21 persen pada tahun 2021, menurut data Eurostat, data paling baru yang tersedia.
“Itu adalah tingkat yang dianggap rendah oleh negara-negara anggota,” kata salah satu pejabat UE.
Imigrasi adalah topik yang sangat sensitif secara politis di blok, di mana negara-negara anggota lebih suka membahas peningkatan pengembalian, serta mengurangi imigrasi tidak teratur di tempat pertama.
Mereka jarang membahas hal yang menghidupkan kembali perseteruan pahit tentang bagaimana berbagi tugas merawat imigran di Eropa dan memenangkan hak untuk tinggal.
“Membangun sistem UE yang efektif dan umum untuk pengembalian adalah pilar utama dari sistem migrasi dan suaka yang berfungsi dengan baik dan kredibel,” kata Komisi dalam makalah diskusi untuk para menteri.
Sekitar 160.000 orang berhasil melintasi Mediterania pada tahun 2022, menurut data PBB,. Itu jadi rute utama ke Eropa bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara.
Selain itu, hampir 8 juta pengungsi Ukraina juga terdaftar di seluruh Eropa.
Para menteri bertemu dua minggu sebelum 27 pemimpin nasional Uni Eropa berkumpul di Brussel untuk membahas migrasi, dan juga diharapkan menelepon untuk mengirim lebih banyak orang ke negara asalnya.
“Tindakan cepat diperlukan untuk memastikan pengembalian yang efektif dari Uni Eropa ke negara asal dengan memanfaatkan semua kebijakan UE yang relevan,” bunyi draf pernyataan bersama mereka.
Di dalam UE, bagaimana pun, tidak ada sumber daya dan koordinasi yang cukup antara berbagai bagian pemerintahan untuk memastikan setiap orang yang tidak memiliki hak untuk tinggal dikembalikan atau dideportasi secara efektif.
“Kerja sama yang tidak memadai dari negara asal merupakan tantangan tambahan,” tambahnya, menyebutkan masalah termasuk mengenali dan mengeluarkan dokumen identitas dan perjalanan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
