korannews.com – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras negara- negara kaya di dunia dinilainya kerap bersikap semena-mena. Antonio Guterres menilai, negara- negara kaya telah mencekik perekonomian negara-negara miskin dengan suku bunga tinggi dan harga bahan bakar tak masuk akal.
Dia mengungkapkan kecaman itu dalam KTT Negara Terbelakang ke-46 (LDC) yang digelar di Doha, Qatar. PBB juga menekankan imbauan agar negara- negara kaya menyediakan 500 miliar dolar AS (sekitar Rp7,6 kuadriliun) per tahun.
Menurut Guterres, perlakuan negara- negara kaya telah membuat perkembangan dunia makin terperosok menuju krisis ekonomi.
“Pembangunan ekonomi menjadi tantangan ketika negara-negara kekurangan sumber daya, tenggelam dalam utang, dan masih berjuang dengan ketidakadilan respons Covid-19 yang tidak setara,” ujar Antonio Guterres pada Sabtu, 4 Maret 2023, dikutip Pikiran-rakyat.com dari NDTV.
Guterres memaparkan berbagai keluhan ketidakadilan yang disampaikan negara-negara miskin terkait penyaluran vaksin Covid-19 yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Utara.
Guterres masih melanjutkan dengan menyoroti pemasangan harga bahan bakar yang begitu melambung, yang menunjukkan ketidakpeduliaan pada jutaan orang dalam kelaparan setiap harinya.
“Raksasa bahan bakar fosil meraup untung besar, sementara jutaan orang tidak bisa menyediakan makanan di atas meja,” ujarnya lagi.
Guterres juga menyinggung revolusi digital yang makin tertinggal untuk negara-negara miskin, sebagai pengaruh besar atas perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung sampai saat ini.
KTT LDC ke-46 baru-baru ini digelar kembali sejak pandemi Covid-19 melanda berbagai negara dunia selama tiga tahun terakhir. KTT LDC biasanya diadakan setiap 10 tahun sekali, tetapi mendapat dua kali penundaan akibat pandemi Covid-19 itu. Namun, tidak ada pemimpin negara dengan ekonomi utama dunia, hadir dalam pertemuan itu.
PBB menyatakan kesiapan untuk terus mendorong negara- negara kaya agar menepati janji membantu negara-negara miskin. Disebutkan PBB, negara- negara kaya sempat berjanji untuk memberikan 0,15-0,20 persen dari Pendapatan Nasional Bruto mereka kepada LDC.
Dengan hal itu, Ketua KTT LDC yang juga Presiden Malawi Lazarus Chakwera ikut mengecam pengingkaran janji oleh komunitas internasional itu.
Presiden Malawi menegaskan, dana keuangan dari negara- negara kaya adalah bukti tanggung jawab moral, bukan bantuan atau tindakan amal. Artinya, negara- negara kaya harus segera menepati pengiriman dana keuangan kepada LDC.
Sementara itu, sebanyak tujuh negara di dunia akan lulus dari status LDC pada tahun 2026 mendatang, yakni Bhutan, Bangladesh, Laos, Nepal, Angola, Sao Tome dan Principe dan Kepulauan Solomon.***
