korannews.com – Isu presiden tiga periode tidak menimbulkan keributan publik di negeri berpartai tunggal, Republik Rakyat China (RRC). Presiden China Xi Jinping segera dikukuhkan menjadi presiden tiga periode.
Dilansir The Guardian dan Chanel News Asia, China akan menggelar sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada Sabtu (4/3) besok. Di acara itu, Xi Jinping diperkirakan akan dikukuhkan menjadi Presiden China untuk tiga periode.
Untuk sidang NPC tahun ini, Xi dilaporkan mempersiapkan perombakan besar-besaran terhadap institusi pemerintah dan partai.
Partai Komunis China (CCP), pada Selasa (28/2), mengikuti perubahan ‘signifikansi luas’ yang diperkirakan mencakup reorganisasi badan-badan yang bertugas mengatur sektor keuangan dan teknologi, juga keamanan negara. Semua perubahan akan memiliki satu tujuan, yakni memperkuat kontrol partai.
Dengan kekuasaannya saat ini, Xi telah menjadi pemimpin paling berpengaruh di China sejak mendiang Mao Zedong — pendiri Republik Rakyat China yang berkuasa nyaris selama tiga dekade.
Dalam kongres Partai Komunis China pada Oktober tahun lalu, Xi ditetapkan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan Kepala Komisi Militer untuk periode ketiga, setelah menghapuskan batasan masa jabatan dua periode tahun 2018, yang membuka jalan baginya untuk berkuasa seumur hidup.
Dalam sidang NPC tahun ini, kekuasaan Xi akan semakin diperkuat dengan penetapannya sebagai Presiden China untuk periode ketiga.
Tidak diketahui secara jelas tanggal pengukuhan Xi sebagai Presiden China untuk periode ketiga. Namun sidang tahunan NPC biasanya berlangsung antara satu minggu hingga dua minggu berturut-turut.
Lihat juga Video ‘Pernyataan Zelensky Berniat Temui Xi Jinping Demi Hubungan Ekonomi’:
Selanjutnya, sekilas soal sidang tahunan NPC:
Sidang tahunan NPC terdiri atas dua sesi, yakni sidang parlemen China atau NPC sendiri, dan sidang Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC). NPC diketahui beranggotakan sekitar 3.000 orang, sedangkan CPPCC — badan penasihat politik yang bersifat seremonial — beranggotakan 2.000 orang.
NPC secara prinsip merupakan badan negara paling berpengaruh di bawah Konstitusi China, namun pada praktiknya Partai Komunis China memiliki kekuasaan lebih besar.
Sidang NPC akan dimulai Minggu (5/3) waktu setempat. Sementara CPPCC akan memulai sidang sehari sebelumnya, atau Sabtu (4/3) dan melanjutkan sidang secara paralel dengan sidang NPC.
Digelar beberapa bulan setelah Xi mengamankan masa jabatan periode ketiga sebagai pemimpin Partai Komunis China, sidang NPC tahun ini akan semakin mengonsolidasikan kekuasannya.
Untuk jabatan yang tidak dipegang oleh Xi, batasan masa jabatan dua periode masih berlaku. Dengan demikian, perombakan mungkin terjadi untuk jabatan Perdana Menteri (PM) China yang kini dipegang Li Keqiang.
Diperkirakan Li Keqiang akan digantikan oleh Li Qiang, yang ditunjuk menjadi orang nomor dua dalam Komisi Tetap Partai Komunis China pada Oktober tahun lalu.
Li Qiang merupakan sekutu dekat Xi dan pernah menjabat sebagai kepala staf kepresidenan China. Dia menjabat sebagai Sekretaris Partai Komunis wilayah Shanghai, selama lockdown ketat diberlakukan di kota itu selama dua bulan berturut-turut tahun lalu.
Selanjutnya, perombakan kepala ekonomi dan keamanan:
Promosi mendadak terhadap kader Partai Komunis yang sebelumnya tidak memegang jabatan senior di pemerintahan, mengindikasikan betapa Xi sangat mengapresiasi kesetiaan di atas konvensi dan pengalaman.
Sekutu Xi lainnya, He Lifeng, diperkirakan akan ditunjuk menjadi Wakil PM China yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi. Sosok He Lifeng juga dipertimbangkan untuk menjabat ketua partai untuk Bank Rakyat China.
Salah satu perombakan yang dirumorkan adalah pembentukan komisi partai baru yang akan mengawasi Bank Sentral China dan lembaga keuangan lainnya. Perombakan itu, dengan He Lifeng di pucuk kepemimpinan pemerintahan dan Bank Sentral, dinilai akan semakin memusatkan pengambilan keputusan di bawah Xi.
“Di bawah Xi, partai dan pemerintah telah didorong bersama. Pemerintah telah menjadi semakin kurang berbeda dan kurang efektif,” sebut peneliti senior pada Lowy Institute, Richard McGregor, yang pernah menulis buku soal Partai Komunis China.
Perombakan lainnya yang dirumorkan adalah Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Keamanan Negara mungkin dihapus dari portofolio Dewan Negara, dan ditempatkan di bawah pengawasan komisi urusan internal yang baru dibentuk dan dikendalikan partai.
“Dengan menjauhkan begitu banyak fungsi inti dari pengawasan negara, itu bisa dibilang akan melemahkan negara sekaligus memperkuat kekuatan Komisi Pusat Partai (Komunis) dan tentu saja, Xi Jinping sendiri,” ucap profesor politik China pada Universitas Oxford, Patricia Thornton.
