korannews.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (27/3) memutuskan menangguhkan rencana reformasi sistem peradilan karena khawatir gejolak penolakan rencana tersebut dapat menyebabkan perpecahan di pemerintahan atau berubah menjadi kekerasan.
Masih belum jelas bagaimana dimundurkannya rencana tersebut sampai sesi sidang parlemen bulan depan akan memuaskan semua pihak atau meredakan krisis yang bahkan panglima angkatan darat Israel sebut “amat lain dari protes-protes sebelumnya”.
“Dengan niat mencegah keretakan di negara ini, saya memutuskan membatalkan pembicaraan tingkat dua dan tiga (di parlemen) supaya konsensus yang luas dapat dicapai,” kata Netanyahu dalam pernyataannya yang disiarkan televisi.
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai “sebuah kesempatan untuk mencegah perang saudara”.
Selain itu, mitra koalisi sayap kanan-jauh Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, menyatakan setuju atas penundaan tersebut setelah diizinkan membentuk sebuah Garda Nasional di bawah kementeriannya.
Keputusan tersebut dikecam karena dianggap memberi Ben-Gvir wewenang membentuk milisi untuknya sendiri.
Rencana pemerintah Israel memperkuat kontrol parlemen terhadap pengadilan telah memicu gelombang protes terbesar di negara tersebut. Penolak rencana tersebut menyebutnya sebagai ancaman untuk demokrasi.
Sementara itu, pendukung rencana reformasi peradilan, termasuk suporter sepak bola berhaluan kanan-jauh, telah melancarkan protes balasan dan menurut polisi, mereka mulai mempersenjatai diri setelah diancam oleh aktivis sayap kiri di media sosial.
Keputusan Netanyahu menangguhkan perombakan tersebut juga menyusul aksi serikat pekerja Histadrut yang menyebabkan dibatalkannya penerbangan di Bandara Ben Gurion di Tel Aviv serta lumpuhnya pelabuhan, bank, rumah sakit, dan layanan medis.
Serikat pekerja tersebut lantas menarik kembali seruan mogok kerja setelah Netanyahu menyatakan menunda rencana reformasi.
Ketua Oposisi Benny Gantz menyatakan keputusan tersebut masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali, namun ia menegaskan tidak ada kata kompromi terhadap dasar-dasar demokrasi dalam dialog apapun terkait usulan itu.
Presiden Israel Isaac Herzog, yang pada Senin mendesak Netanyahu menangguhkan perombakan sistem peradilan demi persatuan bangsa, juga menyatakan keputusan penangguhan itu adalah tindakan yang benar.
Gejolak politik terburuk sepanjang sejarah Israel tersebut terjadi di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, di mana lebih dari 250 milisi dan warga Palestina serta 40 orang Israel terbunuh tahun lalu.
Warga Palestina di Huwara, kota di dekat Nablus di Tepi Barat yang diduduki Israel, mengatakan pemukim dan tentara Israel menyerang tempat mereka pada Senin dan menembakkan senjatanya ke udara.
Saksi mata juga menyatakan para pemukim Israel membakar sebuah kendaraan dan melempari dengan batu mobil ambulans yang mencoba mengevakuasi korban cedera dalam serbuan itu.
Sumber: Reuters
