Pemungutan suara oleh para anggota Partai Konservatif di Inggris guna memilih perdana menteri berikutnya telah ditunda setelah badan mata-mata Inggris memperingatkan bahwa peretas dapat mengubah surat suara pemilih, demikian dilaporkan harian The Telegraph pada Selasa (2/8).
Tidak ada ancaman spesifik datang dari negara yang Inggris anggap sebagai musuh, dan peringatan itu bersifat umum dan lebih merujuk kepada proses pemungutan suara serta kerentanannya, demikian ditambahkan oleh laporan itu.
Akibat kekhawatiran itu, Partai Konservatif terpaksa membatalkan rencana yang memungkinkan para anggota mengubah suara mereka untuk memilih pemimpin berikutnya dalam kontes tersebut, demikian menurut The Telegraph.
Surat suara dalam pemilihan tersebut kini belum disebarkan kepada sekitar 160 ribu anggota partai. Semua anggota kini telah mendapat informasi bahwa kemungkinan surat suara itu akan tiba paling lambat pada 11 Agustus, tambah laporan tersebut. Sebelumnya, pengiriman surat suara dijadwalkan berlangsung pada Senin (1/8), lapor The Telegraph.
Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss kini bersaing untuk meraih posisi pemimpin partai menggantikan Boris Johnson sebagai perdana menteri Inggris berikutnya.
Truss memimpin dalam jajak pendapat di kalangan anggota Partai Konservatif, yang akan memutuskan siapa yang menjadi perdana menteri berikutnya pada 5 September setelah melangsungkan pemungutan suara selama berminggu-minggu.
Markas Besar Komunikasi Pemerintah (GCHQ) mengumpulkan komunikasi dari seluruh dunia guna mengidentifikasi dan menghentikan ancaman terhadap Inggris. Seorang juru bicara dari Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC), yang merupakan bagian dari GCHQ, mengatakan, pihaknya memberikan saran kepada Partai Konservatif.
“Mempertahankan proses demokrasi dan elektoral Inggris merupakan prioritas di NCSC, dan kami bekerja sama secara erat dengan semua partai politik di Parlemen, pejabat lokal, dan para anggota parlemen guna memberikan panduan keamanan siber dan dukungan,” juru bicara NCSC mengatakan kepada Reuters.
“Sebagaimana yang Anda harapkan tentang otoritas keamanan siber nasional Inggris, kami menyediakan saran untuk Partai Konservatif terkait pertimbangan keamanan bagi pemungutan suara untuk memilih kepemimpinan secara daring,” tambah juru bicara itu. [jm/rs]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
