Rekan-rekan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari Partai Republik beramai-ramai membelanya pada Selasa (9/8), menuntut penjelasan atas penggeledahan FBI di rumah milik Trump di Mar-a-Lago di Florida di mana para agen mencari dokumen rahasia yang diambilnya dari Gedung Putih ketika masa kepresidenannya berakhir pada Januari 2021.
Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy bertekad untuk membuka penyelidikan jika Partai Republik mengambil kendali DPR dari Partai Demokrat awal tahun depan, yang menurut jajak pendapat merupakan sebuah kemungkinan yang dapat terjadi.
“Saya sudah melihat semuanya,” kata McCarthy dalam sebuah cuitan di Twitter. “Departemen Kehakiman telah mencapai keadaan yang tidak dapat ditoleransi di mana kini departemen tersebut digunakan sebagai senjata politik. Ketika Partai Republik menguasai kembali DPR, kami akan melakukan pengawasan langsung terhadap departemen ini, mengikuti fakta, dan menyelidiki semuanya.”
McCarthy memperingatkan Jaksa Agung Merrick Garland, kepala Departemen Kehakiman, untuk “menyimpan dokumen Anda dan mengosongkan kalender Anda” untuk bersaksi dalam penyelidikan.
Mantan wakil presiden Trump, Mike Pence, mengatakan, “Saya berbagi keprihatinan mendalam dari jutaan orang Amerika atas penggeledahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kediaman pribadi Presiden Trump. Tidak ada mantan presiden Amerika Serikat yang pernah menjadi sasaran penggerebekan di kediaman pribadi mereka dalam sejarah Amerika.”
Pence mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Senin pada rumah tepi laut Atlantik milik Trump itu “merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita, dan Jaksa Agung Garland harus memberikan pertanggungjawaban penuh kepada rakyat Amerika mengapa tindakan ini diambil, dan dia harus segera melakukannya.”
Para anggota Kongres dari Partai Republik lainnya menyebut penggeledahan itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan, meskipun penggeledahan itu disahkan oleh pengadilan dan kemungkinan disetujui di tingkat tertinggi Departemen Kehakiman. Peran Garland, jika ada, dalam penyelidikan tersebut belum diketahui.
Anggota DPR Marjorie Taylor Greene yangberhaluan konservatif mengunggah tulisan “DEFUND THE FBI!” (“Bubarkan FBI”) di Twitter, permainan bahasa yang digunakan sebagian kaum liberal untuk “membubarkan polisi” sebagai tanggapan atas tuduhan tindakan keras berlebihan yang digunakan oleh departemen kepolisian setempat terhadap kelompok minoritas.
Sementara itu, oposisi Demokrat tidak banyak berkomentar tentang penggeledahan properti Trump, dan Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden tidak mengetahui lebih lanjut tentang penggeledahan yang berlangsung selama berjam-jam itu.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan, “Kami percaya pada supremasi hukum, dan itulah tentang negara kita. Dan tidak ada orang yang kebal hukum, bahkan presiden Amerika Serikat, bahkan mantan presiden Amerika Serikat sekalipun.”
Sementara itu, Trump menggunakan penggeledahan di rumah musim dinginnya itu sebagai kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak uang kampanye, kemungkinan dengan harapan pencalonan dirinya lagi untuk Gedung Putih pada 2024. [lt/ka]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
