Para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara yang bertemu di ibu kota Kamboja pada Rabu (3/8) meningkatkan upaya untuk menghentikan eskalasi kekerasan di Myanmar, dan untuk mengatasi masalah-masalah regional lainnya yang mendesak dan kadang-kadang menimbulkan perpecahan.
Ini adalah pertemuan langsung pertama para menteri luar negeri ASEAN sejak merebaknya pandemi COVID-19 yang telah melemahkan ekonomi dan merumitkan diplomasi. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China, serta kenaikan harga makanan dan minyak global setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.
“ASEAN harus menghadapi berbagai jenis dan level tantangan, tetapi tidak pernah sebelumnya, tidak pernah seperti tahun ini, kita pada saat yang bersamaan dihadapkan dengan begitu banyak bahaya bagi kawasan dan dunia pada umumnya,” kata Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn kepada para delegasi sebelum pertemuan.
Kamboja sekarang ini mendapat giliran sebagai ketua ASEAN, yang juga beranggotakan Filipina, Malaysia, Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei dan Myanmar.
Militer menyingkirkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis di Myanmar pada Februari 2021, dan negara itu diminta untuk tidak mengirimkan utusan politik apa pun ke pertemuan-pertemuan ASEAN sebagai tanggapan atas kekerasan yang terjadi di sana.
Sebagai protes atas keputusan itu, pemerintah militer Myanmar mengatakan tidak akan mengirimkan delegasi sama sekali, sehingga tidak terwakili dalam pembicaraan. Ini merumitkan upaya untuk mendesak negara itu agar mematuhi rencana lima poin ASEAN untuk perdamaian, yang sebagian besar diabaikannya.
“Kita berupaya menyelesaikan masalah di Myanmar tanpa berbicara kepada mereka,” kata juru bicara Kamboja untuk pertemuan itu, Kung Phoak, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri yang juga menjadi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
“Kita berupaya berbicara dengan mereka, berusaha menjelaskan kepada mereka, berupaya mengungkapkan frustrasi kita. Tetapi pada saat bersamaan kita juga ingin mendengar dari mereka apa yang mereka pikirkan, bagaimana caranya bagi mereka untuk berbuat lebih banyak sehingga kita dapat memastikan implementasi konsensus lima poin dapat bergerak maju secepat mungkin.”
Penggulingan Suu Kyi memicu protes damai yang luas yang kemudian ditumpas dengan kekerasan. Protes ini berkembang menjadi perlawanan bersenjata dan negara itu tergelincir ke dalam apa yang disebut beberapa pakar PBB sebagai perang saudara.
Konsensus lima poin itu antara lain menyerukan dialog di antara seluruh pihak terkait dan segera diakhirinya kekerasan.
Pemerintah pimpinan militer menunjukkan minat yang sedikit untuk mematuhi rencana tersebut, dan pekan lalu mengumumkan telah memulai kembali eksekusi judisial, dengan menggantung empat tahanan politik.
Ini menuai protes global, termasuk dari negara-negara ASEAN. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifudin Abdullah mengutuk tindakan itu sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan.” [uh/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
