korannews.com – Ketegangan antara AS dan China atas TikTok terlihat jelas pada hari Kamis (23/3/2023) ketika CEO platform media sosial itu bersaksi di depan anggota parlemen Kongres.
Audiensi yang dihadiri CEO Shou Zi Chew itu terjadi pada apa yang disebutnya sebagai momen penting untuk aplikasi berbagi video pendek yang sangat populer ini.
TikTok dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance, yang berkantor di Beijing.
Platform ini, seperti dilansir dari Associated Press, memiliki 150 juta pengguna di Amerika, tetapi terus menerus dirundung klaim bahwa TikTok mengancam keamanan nasional dan privasi pengguna.
TikTok juga disebut dapat digunakan untuk mempromosikan propaganda pro-Beijing dan informasi yang salah.
Chew berusaha membujuk anggota parlemen untuk tidak berfokus pada pelarangan aplikasi atau memaksa penjualannya kepada pemilik baru.
Baik FBI dan pejabat di Komisi Komunikasi Federal telah memperingatkan bahwa ByteDance dapat membagikan data pengguna TikTok, mulai riwayat penelusuran, lokasi, dan pengenal biometrik, dengan pemerintah otoriter China.
Para pejabat khawatir TikTok, seperti banyak platform media sosial lainnya mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang penggunanya, akan dipaksa untuk memberikannya ke Beijing.
Undang-undang tahun 2017 bisa memaksa perusahaan untuk menyerahkan data pribadi apa pun yang relevan dengan keamanan nasional China.
Kekhawatiran seputar TikTok meningkat pada bulan Desember ketika ByteDance mengatakan telah memecat empat karyawan yang mengakses data jurnalis dari Buzzfeed News dan The Financial Times saat mencoba melacak sumber laporan yang bocor tentang perusahaan tersebut.
Komite Penanaman Modal Asing di AS, dikenal sebagai CFIUS dan bagian dari Kementerian Keuangan, sedang melakukan peninjauan..
Mereka dilaporkan telah mengancam larangan AS atas aplikasi tersebut kecuali pemiliknya di China melepaskan saham mereka.
Kementerian Luar Negeri China pada gilirannya menuduh Amerika Serikat sendiri menyebarkan disinformasi tentang potensi risiko keamanan TikTok .
Pejabat Gedung Putih mengatakan ada kekhawatiran keamanan nasional yang sah sehubungan dengan integritas data di TikTok.
Beberapa senator AS mendesak CFIUS tahun lalu untuk segera menyelesaikan penyelidikannya dan menerapkan batasan struktural yang ketat antara operasi TikTok di Amerika dan ByteDance, termasuk kemungkinan memisahkan perusahaan.
Pada saat yang sama, anggota parlemen telah memperkenalkan langkah-langkah yang akan memperluas otoritas pemerintahan Biden untuk memberlakukan larangan nasional terhadap TikTok.
Gedung Putih telah mendukung proposal Senat yang mendapat dukungan bipartisan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
