korannews.com – Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus merasa khawatir dengan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas ‘Bjorka’.
Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username “Bjorka” dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul “INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M” (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).
Kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Dimana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Belum lagi jika diperhitungkan kebocoran data sebelumya.
“Ini menandakan kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkhawatirkan tetapi sudah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi,” kata Guspardi Gaus , kepada wartawan, Senin (12/9/2022).
“Tentu kita merasa prihatin bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, kerap bisa bocor di dunia maya.”
“Apalagi data-data pemilih yang diduga bocor ini berisi informasi penting dan sensitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas,” lanjutnya.
Legislator asal Sumatera Barat itu pun menilai terus berulangnya kebocoran data ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus bisa dihentikan.
Guspardi menilai, negara harus hadir melindungi warganya, jangan sampai negara dinilai lalai melindungi data masyarakat.
“Pemerintah harus dengan sangat serius menangani dan mengambil langkah konkrit melindungi keamanan data pribadi milik masyarakat. Jika tidak, maka dikhawatirkan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap keamanan data mereka,” ujarnya.
Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan investigasi dugaan kebocoran data pemilih yang jumlahmya sangat fantastis, agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
KPU bisa melakukan koordinasi dengan Dukcapil terhadap kebocoran data ini.
Selanjutnya bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya siber polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut sumber yang membocor data tersebut. Karena resiko kebocoran data sangat besar.
“Jangan sampai data pemilih yang bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada penyelenggaraan Pemilu 2024,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI oleh anggota forum Breached, Bjorka .
Mereka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.
Bahkan, untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data secara gratis.
5 Kasus Kebocoran Data Pribadi yang Terjadi di Indonesia
5 Kasus Kebocoran Data Pribadi yang Terjadi di Indonesia
Koalisi Peduli Data Pribadi meluncurkan Posko Pengaduan Kebocoran Data Publik
DPR RI Heran Kominfo 3 Kali Kebobolan Data Dalam Sebulan, Nurul Arifin Cecar Johnny G Plate
Setelah Sebar Data Pribadi Menkominfo, Hacker Bjorka Kini Senggol Denny Siregar hingga Puan Maharani
Curiga Orang Indonesia di Balik Hacker Bjorka, Denny Siregar: Gua Terkenal Sampe Internasyinel?
Marak Kebocoran Data Pribadi, Menkominfo Curhat Sering Ditanya: Dijawab Salah, Tak Dijawab Salah
Hacker Klaim Retas Dokumen Milik Menteri hingga Surat Rahasi Presiden, Bahkan Bongkar Pembunuh Munir
Bharada E Kini Lebih Religius, Ungkapkan Keinginan Bertemu Orang Tua Sebelum Jalani Sidang
Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Jerry Raymond Siagian Resmi Dipecat Secara Tidak Hormat dari Polri
Pengacara Ungkap Kondisi Terkini Bharada E: Trauma, Banyak Berdoa hingga Rutin Terapi Psikologis
Ferdy Sambo Ambil Lagi Uang yang Sudah Diberikan ke Bripka RR
Bripka RR Siap Ajukan sebagai Justice Collabolator jika Terancam, LPSK Lakukan Asesmen Psikologi
