Delegasi anggota Kongres Amerika yang dipimpin Ketua DPR Nancy Pelosi Selasa malam mendarat di Taiwan, meskipun ada peringatan dari China yang akan menanggapi secara militer lawatan itu. Delegasi Pelosi tiba di Bandara Songshan Taipei sebelum jam 11 malam waktu setempat, disambut langsung oleh para pejabat Taiwan.
Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan setelah kedatangannya, Pelosi mengatakan “lawatan delegasi Kongres ke Taiwan adalah untuk menghormati komitmen teguh Amerika guna mendukung demokrasi Taiwan yang menggelora.” Ditambahkannya, “lawatan ini merupakan salah satu dari beberapa lawatan delegasi Kongres ke Taiwan – dan hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan kebijakan Amerika sejak lama.”
Menurut laporan media lokal, Pelosi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan sejumlah anggota parlemen senior hari Rabu (3/8). Selama beberapa minggu ini media telah berspekulasi soal apakah Pelosi, yang merupakan kritikus terkemuka terhadap China, akan singgah di Taiwan dalam lawatannya ke Asia.
China Kecam Keras Lawatan Pelosi
China telah mengingatkan bahwa lawatan itu akan menjadi pelanggaran yang tidak dapat diterima atas apa yang dilihatnya sebagai kedaulatan China di kepulauan yang memiliki pemerintahan sendiri itu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying hari Selasa (2/8) menyebut rencana lawatan itu sebagai hal yang “bodoh, berbahaya dan pertaruhan yang tidak perlu.” “Sulit membayangkan langkah yang lebih ceroboh dan provokatif,” tegas Hua dalam konferensi pers reguler.
Meskipun delegasi Kongres Amerika secara rutin berkunjung ke Taiwan, China mengingatkan akan memberikan tanggapan “keras” terhadap kunjungan semacam itu, sehingga memicu kekhawatiran terjadinya krisis besar di Selat Taiwan. Mengutip sumber-sumber anonim, kantor berita Reuters melaporkan sejumlah pesawat tempur dan kapal perang China mendekati garis atau batas median Selat Taiwan.
Sumber itu mengatakan pesawat tempur China melakukan gerakan taktis yang “sangat provokatif” dengan menyentuh garis pemisah tidak resmi kedua wilayah itu, sebelum akhirnya berputar kembali ke sisi lain di Selat Taiwan. Taiwan menerbangkan sebuah pesawat untuk memantau situasi itu.
China Hukum Taiwan
Dalam suatu upaya nyata untuk menghukum Taiwan menjelang lawatan Pelosi, China melarang pengiriman dari lebih dari 100 eksportir makanan Taiwan, demikian laporan media-media Taiwan hari Selasa. Anggota parlemen dari partai berkuasa di Taiwan, Wang Ting-yu, mengkritisi larangan itu dan menulis di Twitter bahwa “kami tidak akan terintimidasi oleh penggunaan perdagangan sebagai senjata oleh China.”
Taiwan juga menjadi korban serangan dunia maya. Situs utama pemerintah Taiwan tidak dapat diakses dan diganti dengan pesan “502 ERROR.” Situs kepresidenan juga tidak berfungsi. Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan pihaknya telah menjadi sasaran serangan siber dari luar negeri.
Pejabat-pejabat Gedung Putih pada hari Senin (1/8) menyerukan kepada China untuk menahan diri dari tindakan provokasi apapun. “Tidak ada alasan bagi China untuk mengubah potensi lawatan yang konsisten dengan kebijakan Amerika sejak lama menjadi semacam konflik krisis atau menggunakannya sebagai alasan untuk meningkatkan kegiatan militer agresif di atau sekitar Selat Taiwan,” ujar pejabat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby.
Sementara berbicara dalam konferensi pers di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam lawatan Pelosi ke Taiwan, dan menyebutnya sebagai “satu lagi langkah provokatif pemerintah Amerika yang berharap dapat menambah tekanan pada Beijing.”
Kebijakan Satu China
Taiwan dan China berpisah pada tahun 1949 setelah komunis memenangkan perang saudara di daratan. Kedua pihak mengatakan mereka tetap satu negara, tetapi berbeda pandangan soal pemerintah mana yang berhak atas kepemimpinan nasional. Kedua pemerintahan tidak memiliki hubugan resmi, tetapi dihubungkan oleh perdagangan dan investasi bernilai miliaran dolar.
Amerika mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipeh ke Beijing pada tahun 1979, tetapi mempertahankan hubungan informal dengan pulau itu. Amerika diwajibkan oleh hukum federal untuk memastikan bahwa Taiwan memiliki sarana untuk membela diri.
“Kebijakan Satu China” atau “One China Policy” yang dijalankan Amerika menyatakan bahwa Amerika tidak mengambil sikap pada status kedua pihak tetapi ingin agar perselisihan di antara keduanya diselesaikan secara damai. Beijing mempromosikan kebijakan alternatif “Prinsip Satu China” atau “One China Principle,” yang menyatakan bahwa mereka adalah satu negara dan Partai Komunis adalah pemimpinnya.
Anggota-anggota Kongres Amerika telah secara terbuka mendukung minat Pelosi untuk melawat ke Taiwan meskipun ada tentangan dari China. Mereka tidak ingin terlihat Amerika menyerah pada China.
Beijing menilai kontak resmi Amerika dengan Taiwan sebagai dorongan untuk menjadikan kemerdekaan pulau itu secara de facto selama puluhan tahun sebagai sesuatu yang permanen. Namun, sejumlah pemimpin Amerika telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung itu.
Nancy Pelosi – pemimpin salah satu dari tiga cabang pemerintah Amerika saat ini – adalah pejabat terpilih Amerika dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak Ketua DPR Newt Gingrich pada tahun 1997. [em/lt]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
