Jokowi Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah dan QRIS Antarnegara

JAKARTA (VOA) — 

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Antarnegara pada Senin (29/8), di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta.

Jokowi menjelaskan peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini adalah sebagai bentuk digitalisasi dalam sistem pembayaran pada pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, adanya KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini, kata Jokowi sebagai bukti bahwa Indonesia mengikuti perkembangan dan tren ekonomi digital yang sangat cepat dan pesat.

“Oleh sebab itu saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan juga QRIS atau QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya kita ini tidak ketinggalan amat,” kata Jokowi.

Terkait KKP Domestik, Jokowi menginstruksikan agar Bank Indonesia dan Bank Himbara senantiasa mendampingi dan mengawal kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota hingga pemerintah kabupaten untuk bisa segera masuk dan mengimplementasikan sistem tersebut. Sehingga diharapkan akan terjadi kecepatan pembayaran, yang mana sebelumnya kerap terjadi ketika melakukan transaksi belanja barang dan jasa.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan, KKP Domestik harus digunakan untuk membeli produk barang dan jasa dalam negeri.

“Jangan sampai saya udah pesen betul. Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak maupun PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor. Ini yang terus Kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama, membeli produk-produk dalam negeri,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang Jokowi terima, realisasi dari komitmen belanja yang ada di Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa (LKPP) senilai lebih dari Rp800 triliun, saat ini sudah mencapai Rp400 triliun. Ia berharap seluruh komitmen belanja berbagai produk lokal tersebut bisa segera diwujudkan.

“Tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun itu dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri apalagi produk lokal apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” tambahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menginstruksikan agar QRIS bisa dikoneksikan dengan seluruh negara di ASEAN. Jika hal ini bisa direalisasikan, katanya, maka akan memudahkan berbagai sektor usaha terutama UMKM untuk bisa berhubungan dengan negara lain.

“Memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand dengan semua negara ASEAN dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,” tuturnya,

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan peluncuran KKP Domestik ini adalah dalam rangka meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah. Selain itu, KKP Domestik tersebut merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Melalui KKP domestik ini diharapkan akan membantu percepatan pembayaran ke UMKM. Untuk itu seluruh Kementerian/Lembaga dan BUMN diharapkan segera dapat menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing,” ungkap Luhut.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas penerimaan transaksi non tunai dan menjadikannya lebih inklusif.

Melalui ekosistem QRIS, K/L dan pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia, ujar Perry.

“Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi,” kata Perry.

Ia menjelaskan penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.

Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas,” jelas Perry.

Terkait peluncuran QRIS Antarnegara, Perrry menjelaskan kegiatan ini terdiri dari peluncuran implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura yang masing-masing bekerja sama dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS). [gi/rs]