Israel menggerebek kantor beberapa kelompok advokasi Palestina yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, menyegel pintu masuk dan meninggalkan pemberitahuan yang menyatakan mereka tutup, kata kelompok-kelompok itu, Kamis (18/8).
Israel telah mengklaim beberapa dari kelompok-kelompok ini memiliki hubungan dengan Front Pembebasan Rakyat Palestina (PFLP), sebuah gerakan kiri sekuler dengan partai politik dan sayap bersenjata yang telah melakukan serangan mematikan terhadap orang-orang Israel. Kelompok-kelompok itu menyangkal klaim Israel.
Shawan Jabarin, Direktur al-Haq, salah satu kelompok yang menjadi sasaran, membenarkan bahwa pasukan Israel menyerbu kantornya. Ia mengatakan, stafnya masih memeriksa apakah ada dokumen yang disita.
Pasukan Israel ”datang, meledakkan pintu, masuk, dan mengacaukan arsip,” katanya kepada Associated Press.
Para aktivis HAM menggambarkan tindakan Israel terhadap kelompok-kelompok itu sebagai bagian dari tindakan keras selama puluhan tahun terhadap para aktivis politik di wilayah-wilayah pendudukan. Pada bulan Juli, sembilan negara anggota Uni Eropa mengatakan Israel membantah tuduhan itu dan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ditarget.
”Tuduhan ini bukan hal baru dan Israel bahkan gagal meyakinkan negara-negara mitranya,” kata Jabarin.
Pada hari Rabu, kantor Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menegaskan kembali klaimnya bahwa kelompok-kelompok itu “beroperasi dengan kedok melakukan kegiatan kemanusiaan untuk memajukan tujuan organisasi teroris PFLP, untuk memperkuat organisasi dan untuk merekrut agen-agen lapangan.”
Sebagian besar organisasi yang ditarget mendokumentasikan dugaan pelanggaran-pelanggaran HAM oleh Israel dan Otoritas Palestina, yang keduanya secara rutin menahan aktivis Palestina.
Kelompok-kelompok yang dilaporkan digerebek termasuk al-Haq, kelompok HAM yang dihormati secara internasional; Addameer, yang mengadvokasi tahanan Palestina; Komite Persatuan Perempuan Palestina; Komite Persatuan Kerja Pertanian; serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan.
Jabarin mengatakan kantornya di Ramallah segera dibuka kembali setelah pasukan Israel pergi, dan bahwa staf al-Haq berada di dalamnya dan melanjutkan pekerjaan mereka.
“Kami tidak meminta izin dari pejabat militer atau politik Israel mana pun. Kami melanjutkan pekerjaan kami, didorong oleh keyakinan kami pada akuntabilitas dan hukum internasional,” katanya.
Serangan hari Kamis terjadi tujuh bulan setelah Israel menyatakan Al-Haq, Addameer, Bisan, dan lainnya itu, sebagai organisasi terlarang. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
