korannews.com – Masyarakat Turkiye merasa kesal dan kecewa dengan lemahnya regulasi standar pembangunan yang mengakibatkan banyak gedung runtuh akibat gempa di Turkiye dan Suriah.
BBC berhasil memverifikasi beberapa contoh bangunan yang baru didirikan, namun runtuh dalam bencana tersebut.
Sebuah gedung di Kota Malatya, Turkiye, baru saja rampung pembangunan tahun lalu.
Sejumlah tangkapan layar yang beredar di media sosial menunjukkan iklan gedung tersebut yang menyebutnya selesai dibangun sesuai dengan peraturan gempa terbaru.
Teks di bawah iklan itu menyatakan semua bahan baku yang digunakan dan pengerjaan untuk gedung itu berkualitas tinggi.
Meski begitu, sebuah video memperlihatkan gedung tersebut ambruk dari bawah ketika gempa terjadi.
Iklan itu pun hilang dalam sekejap, namun sejumlah warga sudah mengunggah foto-foto dan video iklan itu di media sosial.
Beberapa bentuk promosi dengan desain serupa dapat ditemukan di situs perusahaan pemilik gedung tersebut.
Selain itu, ada pula apartemen yang terletak di kota pelabuhan Iskenderun, Turkiye, yang setengah gedungnya hancur karena gempa.
Perusahaan konstruksi yang membangun kompleks apartemen itu mengunggah foto gedung itu ketika selesai dibangun pada 2019.
BBC sudah memverifikasi bahwa gambar gedung yang roboh (kanan) terletak di lokasi yang sama dengan foto promosi gedung (kiri) yang diunggah oleh perusahaan.
Kemudian, sebuah gedung yang diresmikan di Kota Antakya pada 2016 terlihat sudah sebagian besar rusak akibat gempa dalam gambar yang diverifikasi oleh BBC.
Kami menemukan video acara peresmian gedung hunian tersebut dari November 2019, di mana pemilik perusahaan pembangunan yang mendirikannya mengatakan:
“Proyek Guclu Bahce City memiliki keistimewaan khusus dibandingkan (apartemen) lainnya, dari segi lokasi dan kualitas pembangunannya.”
Meski gempa yang terjadi pada Senin (6/2/2023) lalu dinilai cukup kuat, menurut para ahli gedung yang dibangun dengan benar seharusnya bisa tetap berdiri tegak.
“Intensitas maksimum untuk gempa ini keras, tetapi belum tentu cukup untuk meruntuhkan gedung yang dibangun dengan baik,” kata David Alexander, Profesor Perencanaan dan Manajemen Darurat di University College London.
“Di sebagian besar tempat, tingkat guncangan tidak sampai level maksimum. Sehingga kami dapat menyimpulkan dari ribuan bangunan yang runtuh, hampir semuanya tidak didirikan sesuai dengan standar konstruksi gempa yang berlaku,” sambungnya.
Kegagalan dalam menerapkan regulasi pembangunan
Kebijakan konstruksi di Turkiye sudah diperketat sejak terjadinya beberapa bencana alam, khususnya pada 2018.
Standar keamanan yang lebih kuat juga diimplementasikan setelah gempa yang terjadi pada 1999 di sekitar Kota Izmir, di bagian barat laut Turkiye, yang menewaskan 17.000 orang.
Peraturan terbaru mewajibkan struktur bangunan di daerah yang rawan gempa untuk menggunakan beton bermutu tinggi yang diperkuat dengan penambahan batang baja.
Kolom dan balok juga harus didirikan agar dapat menyerap intensitas guncangan gempa bumi secara efektif.
Namun, undang-undang ini tidak ditegakkan dengan baik.
“Bagian dari masalahnya adalah hanya ada sedikit perkuatan bangunan, tetapi penegakan standar bangunan pada gedung baru juga sangat lemah,“ kata Profesor Alexander.
Mengapa penegakan standar pembangunan sangat lemah di Turkiye?
Pemerintah Turkiye menerbitkan “amnesti konstruksi“ secara berkala, yakni pengecualian hukum yang efektif untuk pembayaran biaya, bagi struktur yang dibangun tanpa sertifikat keselamatan.
Amnesti konstruksi sudah berlaku sejak era 1960-an, dengan yang terbaru terbit pada 2018.
Para kritikus sudah lama memperingatkan pemerintah bahwa amnesti semacam itu berisiko menimbulkan bencana jika terjadi gempa bumi besar.
Bahkan, sebanyak 75.000 gedung yang terletak sepanjang zona gempa di bagian selatan Turkiye telah diberikan amnesti konstruksi.
Hal tersebut diungkapkan Pelin P?nar Giritlioglu, Kepala Persatuan Kamar Insinyur Turkiye dan Kamar Arsitek Perencana Kota Istanbul.
Beberapa hari sebelum terjadi gempa di Turkiye dan Suriah, media pemberitaan Turkiye melaporkan rancangan undang-undang baru sedang menunggu peresmian oleh parlemen.
Undang-undang tersebut akan memperbolehkan diterbitkannya amnesti lanjutan untuk proyek pembangunan baru-baru ini.
Pakar geologi, Celal Sengor mengatakan pada awal tahun ini bahwa menerbitkan amnesti konstruksi dalam negara yang berada di garis patahan merupakan sebuah kejahatan.
Sejak gempa bumi mematikan melanda provinsi barat Izmir pada 2020, laporan BBC Turkiye menemukan sebanyak 672.000 bangunan di Izmir mendapatkan manfaat dari amnesti terbaru.
Laporan tersebut mengutip Kementerian Lingkungan dan Urbanisasi yang menyatakan pada 2018, lebih dari 50 persen dari bangunan di Turkiye, yakni hampir 13 juta bangunan, dibangun dengan melanggar standar pembangunan.
BBC telah menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Urbanisasi untuk memberikan komentar tentang standar bangunan di Turkiye setelah gempa bumi terbaru, yang mengatakan:
“Tidak ada bangunan yang dibangun oleh administrasi kami yang runtuh. Studi penilaian kerusakan sedang berlangsung dengan cepat di lapangan.”
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
