Filipina tidak berencana bergabung kembali dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Jr. hari Senin (1/8), ketika jaksa pengadilan tersebut tengah berusaha untuk melanjutkan penyelidikan terhadap program perang melawan narkoba oleh mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte.
Duterte, yang meninggalkan jabatannya 30 Juni lalu, menarik Filipina keluar dari ICC pada tahun 2019, setelah pengadilan internasional itu meluncurkan penyelidikan awal terhadap program pemberantasan narkoba yang menewaskan ribuan orang di Filipina.
Hakim ICC mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye anti-narkoba September lalu, dengan mengatakan bahwa kampanye itu menyerupai serangan ilegal yang sistematis terhadap warga sipil.
ICC lantas menangguhkan penyelidikan itu dua bulan kemudian, setelah Manila mengatakan sedang menyelidiki dugaan kejahatan itu sendiri.
Namun jaksa ICC Karim Khan mengatakan pada bulan Juni bahwa permohonan Manila untuk menunda penyelidikan itu tidak dapat dibenarkan dan penyelidikan itu harus “sesegera mungkin” dimulai kembali.
Marcos, yang mendukung program pemberantasan narkoba Duterte, sebelumnya telah mengindikasikan bahwa ia tidak akan bekerja sama dengan ICC.
Pada hari Senin (1/8), ia mengambil langkah lebih jauh.
“Filipina tidak memiliki niat untuk bergabung kembali dengan ICC,” kata Marcos kepada wartawan.
Putra mendiang diktator Filipina itu terpilih sebagai presiden dengan kemenangan telak dalam pemilu Mei lalu, dengan bantuan Sara Duterte, putri Rodrigo Duterte, yang me
Selama masa kepresidenannya, Rodrigo Duterte menolak bekerja sama dengan ICC, dengan klaim bahwa pengadilan internasional itu tidak memiliki yurisdiksi – sebuah pernyataan yang ditolak Mahkamah Agung Filipina.
Di bawah tekanan Dewan HAM PBB dan ICC, pemerintah Filipina telah memeriksa beberapa ratus kasus operasi narkoba yang berujung kematian.
Dakwaan telah diajukan dalam beberapa kasus. Hanya tiga polisi yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh seorang tersangka kasus narkoba.
ICC telah mengundang Filipina “untuk menyampaikan pengamatan” atas permintaan Khan untuk melanjutkan penyelidikan, kata kantor komunikasi kepresidenan.
Manila diminta menanggapi undangan tersebut hingga 8 September mendatang. [rd/lt]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
