Para aktivis HAM, Kamis (21/7), menggelar kampanye baru di Filipina untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan penjarahan era darurat militer 50 tahun lalu di bawah kepemimpinan ayah presiden baru negara itu, Ferdinand Marcos Jr.
Propaganda pro-Marcos yang beredar selama ini menggambarkan pemerintahan mendiang presiden itu sebagai “era keemasan”. Namun para aktivis mengatakan dalam konferensi pers bahwa mereka akan melawan upaya Marcos Jr. dan para pendukungnya untuk menutupi kekejaman HAM yang meluas dan korupsi yang dilakukan di bawah kediktatoran ayah presiden baru itu.
Mendiang Marcos memberlakukan darurat militer di Filipina pada September 1972 dan akhirnya digulingkan dalam pemberontakan prodemokrasi “Kekuatan Rakyat” yang didukung militer pada 1986.
Keluarga Marcos kembali ke Tanah Air dari pengasingan di AS pada tahun 1991 dan mencapai kebangkitan politik yang menakjubkan, yang memuncak dengan kemenangan telak putranya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Marcos Jr. mulai menjabat pada 30 Juni 2022.
Marcos Jr. dengan tegas menolak untuk mengakui dan meminta maaf atas pelanggaran di bawah pemerintahan ayahnya. Tidak ada komentar langsung dari Marcos Jr. atau penasihat utamanya setelah konferensi pers para aktivis hari Kamis.
“Pemerintahan Marcos tidak pernah menjadi era emas,” kata para aktivis dalam sebuah pernyataan bersama. “Membongkar apa yang sebenarnya terjadi, dan menyoroti pelajaran pahit yang dipetik, sangat mendesak untuk dilakukan karena disinformasi yang terus berlanjut dan distorsi sejarah yang terorganisir.”
Sutradara film Joel Lamangan, yang dipenjarakan dan disiksa selama era darurat militer, menyoroti sebuah film yang akan datang yang dipromosikan oleh Senator Imee Marcos, kakak perempuan presiden. Film itu menggambarkan versi keluarga mereka tentang drama 72 jam sebelum mereka terusir dari istana kepresidenan di Manila ke tempat pengasingan di AS.
Senator Imee Marcos mengatakan kepada wartawan bahwa ia merasa perlu untuk menceritakan kisah dari sisi keluarganya, tetapi Lamangan mengatakan film itu merupakan usaha menutup-nutupi keburukan pemerintahan Marcos secara dramatis.
Marcos meninggal di pengasingan di Hawaii pada tahun 1989 tanpa mengakui kesalahan apa pun, termasuk tuduhan bahwa ia dan keluarganya mengumpulkan $5 miliar hingga $10 miliar saat berkuasa.
Tetapi, pengadilan Hawaii kemudian menemukan ia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM besar-besaran dan menyita tanah miliknya senilai $2 milliar untuk mengompensasi lebih dari 9.000 orang Filipina yang mengajukan gugatan terhadapnya atas penyiksaan, penahanan, pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
