korannews.com – Serbia, satu-satunya negara Eropa yang menolak untuk menghukum Rusia atas serangannya terhadap Ukraina, setuju untuk mengirimkan senjata ke Kiev, atau bahkan sudah mengirimkannya, begitu tertulis dalam sebuah dokumen rahasia dari Pentagon.
Dokumen yang berisi tentang ringkasan dari respon pemerintah-pemerintah Eropa terhadap permohonan Ukraina atas bantuan militer seperti latihan, senjata itu adalah satu dari berbagai dokumen rahasia yang tersebar di media sosial beberapa minggu terakhir, sebuah insiden kebocoran informasi Amerika Serikat yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir.
Dokumen yang berjudul ‘Europe|Response to Ongoing Russia-Ukraine Conflict’ itu berisi daftar ‘tinjauan posisi’ 38 pemerintahan Eropa terkait permohonan bantuan militer yang diajukan Ukraina.
Di dokumen tersebut, tertulis bahwa Serbia menolak memberikan pelatihan untuk pasukan Ukraina, akan tetapi mereka berjanji untuk mengirimkan persenjataan, atau sudah mengirimkannya. Di situ juga dijelaskan bahwa Serbia memiliki kuasa politik dan kemampuan militer untuk memberikan suplai senjata ke Ukraina di masa depan.
Dokumen itu ditandai Rahasia dan NOFORN, sehingga dokumen itu dilarang disebarkan ke badan intelijen atau militer asing. Tercantum di dokumen tersebut tanggal 2 Maret, dan terdapat cap dari Kepala Staf Gabungan.
Reuters tidak bisa memastikan keaslian dokumen tersebut secara independen.
Kantor Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan kedutaan besar Ukraina tidak langsung memberikan komentar.
Pentagon juga tidak langsung memberikan respon kepada Reuters terkait referensi Serbia dalam dokumen itu, dan sebelumnya sudah menolak untuk mengomentari tentang dokumen-dokumen yang bocor tersebut.
Pemerintahan yang dipimpin Vucic itu menyatakan netralitas mereka dalam perang yang melanda Rusia dan Ukraina, meski Serbia memiliki hubungan historis, ekonomi, dan kultural yang cukup erat dengan Rusia.
“Kalau dokumen ini akurat, artinya entah itu menunjukkan muka dua Vucic terhadap Rusia, atau dia sedang di bawah tekanan dari Washington untuk mengirimkan senjata ke Ukraina,” kata ahli Eropa Timur Yayasan Jamestown, Janusz Bugajski.
Departemen Kehakiman sedang berupaya mengusut kebocoran data tersebut, dan Pentagon melakukan peninjauan terkait resiko insiden itu terhadap keamanan nasional.
Pada bagan yang tertera dalam dokumen terkait, Pentagon membagi respon terhadap permohonan bantuan untuk Ukraina ke empat kategori, yaitu negara yang berjanji untuk menyediakan pelatihan dan persenjataan; negara yang sudah memberikan pelatihan, persenjataan, atau keduanya; negara yang punya kemampuan militer dan kuasa politik untuk ‘menyediakan persenjataan di masa mendatang’.
Austria dan Malta adalah dua negara yang tidak termasuk dalam empat kategori tersebut.
Bagan tersebut diungkap sebulan setelah dokumen-dokumen yang diunggah di kanal pro-Russia dalam aplikasi Telegram diduga menunjukkan pengiriman dari produsen roket Serbia ke Kiev pada November. Dokumen itu juga menyertakan bukti pengiriman dan sertifikat yang menyatakan Ukraina sebagai pengguna akhir.
Moskow mengatakan pada Maret bahwa mereka sudah meminta Beograd untuk mengeluarkan penjelasan resmi mengenai pengiriman-pengiriman tersebut, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova seperti yang dikutip oleh media TASS.
Produsen senjata dari Valjevo, Krusik Corp, membantah telah memberikan suplai roket ataupun senjata semacamnya ke Ukraina. Vucic menyebut tuduhan-tuduhan semacam itu ‘kebohongan yang keji’.
“Kami tidak mengekspor senjata atau amunisi apapun ke Rusia atau Ukraina,” katanya saat kunjungan ke Qatar pada 5 Maret.
Reuters tidak bisa memastikan keaslian dokumen pengiriman tersebut secara independen.
Sejak perang dimulai pada Februari tahun lalu, Vucic berusaha untuk menyeimbangkan hubungan eratnya dengan Moskow dengan cara bergabung dengan Uni Eropa. Akan tetapi, di antara 44 negaraEropa, Serbia menjadi satu-satunya negara yang tidak menjatuhkan sanksi ke Rusia.
Sumber: Reuters
