AS-Indonesia Bermitra untuk Percepat Pembangunan di Papua

AS-Indonesia Bermitra untuk Percepat Pembangunan di Papua

korannews.com – Pada awal November ini, Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bergabung dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk mengunjungi provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka peluncuran inisiatif baru untuk membantu mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Program Papua Collaborative Governance Indonesia ( USAID Kolaborasi ) adalah program lima tahun senilai 10 juta dollar AS untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.

USAID Kolaborasi akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Di samping itu, USAID Kolaborasi akan membantu Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menggunakan Dana Otonomi Khusus guna memaksimalkan manfaat bagi warga lokal.

Bersama dengan Bappenas RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten setempat, USAID akan meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan keterampilan lembaga lokal untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta keterlibatan dengan warga lokal.

“Kunjungan bersama ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan wilayah Papua yang sejahtera,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen, sebagaimana tertulis dalam rilis dari Kedubes AS di Indonesia, Selasa (22/11/2022).

Menurut dia, perjalanan tersebut juga akan memungkinkan USAID dan Pemerintah Indonesia untuk lebih memahami tantangan pembangunan dan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah.

Cohen menyamaikan, AS berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan yang penting.

USAID berharap dapat memperluas hubungan dekat dengan Bappenas dan bekerja dengan mitra lokal lainnya seperti Kitong Bisa, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Universitas Cendrawasih, dan Universitas Papua untuk meningkatkan fungsi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Himawan, mengatakan setelah melakukan diskusi dengan pemerintah daerah, pihaknya melihat ada tantangan pembangunan di Papua , khususnya terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus.

Dia menyampaikan, tantangan tersebut dapat dijawab melalui adanya Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.