GenPI.co – Anggota DPR RI Kamrussamad menyarankan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) belajar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Meski sebagai lembaga sosial, ACT harus menjalankan tata kelola secara profesional. Saya sarankan ACT berguru kepada Menkeu Sri Mulyani tentang konsep spending better,” katanya di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Spending better merupakan belanja yang berkualitas melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BACA JUGA: Kabar Terbaru, PPATK Memblokir 60 Rekening Yayasan ACT
Dia mengingatkan ACT harus patuh dengan peraturan dan izin yang diberikan melalui UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
Dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (1) dijelaskan penggunaan dana operasional maksimal 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan.
BACA JUGA: Izin Dicabut Kemensos, Operasional ACT Tetap Jalan
“ACT menggunakan dana hingga 13,7 persen. Aliran dana ACT juga diduga tidak sesuai apa yang diatur oleh UU,” tuturnya.
Politikus Gerindra itu mengingatkan Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi.
BACA JUGA: Riza Patria Bantah Pemprov DKI Jakarta Teken MoU dengan ACT
Bahkan, World Giving Index tahun 2019 menempatkan Indonesia pada urutan ke-10 sebagai negara paling dermawan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari www.genpi.co.
