GenPI.co – Tanggapan Presiden Joko Widodo terkait penempatan perwira TNI di kementerian belum mendesak mendapatkan apresiasi.
“Keputusan tepat Jokowi tak setuju TNI ditempatkan di kementerian seperti usul LBP (Luhut Binsar Pandjaitan),” kata pengamat politik Jerry Massie di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Jerry menilai Jokowi tidak ingin Indonesia kembali ke zaman Orde Baru dengan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
BACA JUGA: PDIP dan Jokowi Sesungguhnya Kunci dari Koalisi Pilpres 2024
Dengan tidak menempatkan perwira TNI di jabatan kementerian, maka fungsi TNI akan tetap netral dan independen.
“Saya rasa isu seperti ini tak usah di angkat ke publik. Ini seperti kepolisian yang bisa jadi kepala daerah atau plt yang tak berhasil digolkan,” ucapnya.
BACA JUGA: Tolak Gagasan TNI di Pemerintahan, Jokowi: Belum Mendesak
Jerry mengatakan usul Luhut untuk menempatkan anggota TNI pada jabatan di kementerian memerlukan kajian dan analisis terkait dampak dan risikonya.
Dia meminta Luhut untuk mencari solusi menurunkan inflasi, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan persiapan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Bakal Gugat Jokowi Rp 15 Triliun
“Saya pikir Jokowi membuat good and smart decision, keputusan yang cerdas, jadi risiko yang ditimbulkan sudah dipikir matang oleh Jokowi,” jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari www.genpi.co.
