GenPI.co Ntb – Meski event MXGP Samota, Kabupaten Sumbawa sudah selesai digelar, namun nampaknya masih meninggalkan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB H Arahman H Abidin menegaskan, Fraksi Demokrat konsisten mendalami beberapa persoalan yang terjadi di MXGP.
“Kami tetap dalami itu, saya melihat ada penyalahgunaan wewenang di sana, terlebih event ini dikelola swasta dan murni Business to Business (B to B),” katanya kepada GenPi.co NTB Minggu (3/7).
BACA JUGA: Fitra NTB : SK Gubernur Soal MXGP, Dewan Jangan Cepat Terbuai
Yang menjadi persoalan di sana, peran pemerintah terlalu dalam. Tentunya tidak bisa disamakan dengan MotoGP yang prinsipnya Government to Business.
“Peran pemerintah daerah saat MotoGP memfasilitasi keamanan. Menyiapkan infrastruktur jalan untuk kelancaran ke sirkuit juga. Tapi kita tidak masuk terlalu dalam ke penyiapan infrastruktur racenya,” ujarnya.
BACA JUGA: 3 Kesuksesan MXGP, Menurut Sang Komandan Lapangan
Dia menilai, arena MXGP ini dari awal disiapkan Komandan Lapangan dalam hal ini Ridwan Syah yang juga Kepala Dinas PUPR NTB.
“Sempat kami dengar mulai penyiapan lahan ASN dimobilisasi. Selesai acara juga ASN dikerahkan untuk membersihkan,” kesalnya.
BACA JUGA: IJU Kritik Pemprov NTB yang Bermain Abu-abu di MXGP Samota
Pihaknya juga mempersoalkan diterbitkannya SK Gubernur tentang pembentukan panitia MXGP 2022.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari ntb.genpi.co.
